Kebakaran Putri Cempo Terkendali, Pemadaman Blok B Masih Dilanjutkan

  • 09 Sep 2026 13:21 WIB
  •  Surakarta

RRI.CO.ID, Surakarta – Penanganan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Kota Surakarta, menunjukkan perkembangan signifikan hingga Rabu, 9 September 2026. Blok C dan D1 telah terkendali, sementara pemadaman di Blok B masih dilanjutkan pada area seluas sekitar 3,92 hektare yang terdampak kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan kondisi Blok B terus dipantau menggunakan drone termal setiap pagi dan sore. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar bagi petugas dalam menentukan langkah operasi pemadaman berikutnya.

“Alhamdulillah, tadi malam dapat kami sampaikan untuk Blok C dan Blok D1 itu sudah terkendali. Kemudian untuk Blok B, ini yang sisi sebelah selatan, barat, letter L, sudah juga kita kondisikan,” katanya.

Ari mengatakan penanganan hari ini difokuskan pada sisi selatan Blok B yang berbatasan dengan jalur sutet hingga IPAL di bagian utara. Petugas juga melakukan pembukaan jalur dan pemetaan area untuk mempermudah proses pemadaman.

“Ini penanganan di sisi selatan yang berbatasan pada sutet dari sisi barat sampai dengan IPAL yang ke utara. Kemudian kita juga mencoba untuk pembukaan jalur atau mapping area di Blok B,” katanya.

Untuk memperkuat penanganan, BNPB memberikan bantuan tiga unit ekskavator. Dua unit ekskavator telah tiba di lokasi dan segera dioperasikan untuk membantu petugas menyisir area Blok B yang masih dalam proses pemadaman.

Menurut Ari, dari perkiraan luasan yang terdampak kebakaran, area Blok B yang masih menjadi fokus penanganan sekitar 11 persen. Angka tersebut masih dapat berubah seiring proses pemantauan dan pemadaman berlangsung.

"Setelah kita coba hitung perkiraan itu yang khusus blok B, kurang lebih sekitar 11 persen ini yang kemarin. Nanti masih proses kemungkinan akan bertambah lagi," ucapnya.

Dalam penanganan kebakaran, Pemkot Surakarta telah menetapkan status tanggap darurat hingga 17 September 2026. Anggaran operasional lintas organisasi perangkat daerah untuk penanganan mencapai sekitar Rp2,2 miliar, di luar biaya sewa ekskavator.

"Perlu kami sampaikan kemarin kita mendapatkan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) karena memang Mas Wali sudah mengeluarkan status tanggap darurat. Kurang lebih sekitar 2,2 miliar. Itu di luar biaya sewa ekskavator," katanya. (Reza)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....