RRI.CO.ID, Surakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan pemerintah terus membuka komunikasi dengan serikat pekerja dan serikat buruh untuk menyerap berbagai persoalan ketenagakerjaan. Aspirasi pekerja menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Yassierli saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI) di FIM by Zigna Hotel, Surakarta, Sabtu 1 Agustus 2026. Ia mengatakan, kehadirannya dalam Munas tersebut secara khusus untuk mendengarkan aspirasi dari SPSI.
"Hari ini saya spesial datang ke sini. Karena saya lihat pemerintah harus terus menjalin komunikasi, menangkap aspirasi dari semua serikat buruh dan serikat pekerja," kata Yassierli.
Yassierli mengaku telah mendengar sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut. Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti berbagai masukan yang berkaitan dengan persoalan pekerja.
"Ini khusus untuk SPSI hari ini. Tadi saya sudah dengar ada beberapa aspirasi dan insyaallah nanti kita akan tindak lanjuti," ujarnya.
Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi, Yassierli mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Satgas tersebut bertugas melakukan pemantauan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang berpotensi menyebabkan PHK.
"Makanya pemerintah membentuk Satgas PHK. Di situlah kita terus monitor, kita berikan solusi. Jadi tidak harus itu kemudian berujung kepada PHK " ucapnya.
Menurut Yassierli, penyelesaian persoalan perusahaan tidak harus berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Pemerintah berupaya melakukan intervensi melalui pencarian solusi agar dampak terhadap pekerja dapat diminimalkan. (Reza)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....