Fraksi PDIP Pertanyakan SiLPA dan Target PAD dalam P2APBD Surakarta 2025

RRI.CO.ID, Surakarta – Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta terkait pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diwarnai sejumlah pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Dalam nota penjelasannya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyebut hasil pelaksanaan APBD 2025 akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Evaluasi tersebut mencakup kinerja organisasi perangkat daerah hingga pengelolaan badan usaha milik daerah.

"Seluruh Perumda tentu akan kami evaluasi. Saya akan mengajak rekan-rekan media dan jurnalis untuk ikut menilai kinerja BUMD kita. Untuk dividen memang sudah ada kontribusi, tetapi belum optimal dan ini akan kami dorong lebih baik lagi tahun ini," kata Respati. Senin, 22 Juni 2026.

Dalam pandangan umum fraksi, Rony Kamtoro menyoroti realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 yang hanya mencapai Rp911,1 miliar atau 97,41 persen dari target sebesar Rp935,3 miliar. Menurutnya, terdapat kekurangan realisasi PAD sekitar Rp24,19 miliar yang perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah.

"Kami mohon dijelaskan secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan target PAD Tahun Anggaran 2025 tidak dapat tercapai, termasuk jenis pendapatan yang tidak memenuhi target serta strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD pada tahun berikutnya," ujar Rony.

Selain PAD, Fraksi PDIP juga meminta penjelasan rinci mengenai komposisi SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp213 miliar, termasuk pemisahan antara SiLPA terikat dan SiLPA bebas serta sumber pendanaannya yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota Surakarta.

Fraksi PDIP menilai penjelasan tersebut penting untuk mengetahui penyebab tidak terserapnya sebagian anggaran daerah serta memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat semakin baik pada tahun-tahun mendatang. (Ryan Assyidiqi)