Pemkot Solo Bantah Kerja Sama TPA Putri Cempo Tidak Transparan

RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta membantah anggapan bahwa kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo tidak transparan dan tidak akuntabel. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas kritik DPRD Kota Surakarta yang menilai kerja sama pengolahan sampah dengan investor minim keterbukaan informasi.

Sebelumnya, DPRD Surakarta menyoroti kerja sama pengelolaan sampah di Putri Cempo karena dinilai tidak pernah dibahas secara khusus bersama legislatif. DPRD juga mempertanyakan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, mengatakan pemerintah telah menyampaikan perkembangan proyek Putri Cempo dalam berbagai forum resmi bersama DPRD. Menurutnya, komunikasi mengenai kerja sama tersebut telah dilakukan sejak awal.

“Setiap proses itu selalu kita lakukan secara transparan, baik di media maupun komunikasi-komunikasi dengan DPRD,” katanya, Senin 15 Juni 2026.

Ia menjelaskan pembahasan terkait TPA Putri Cempo kerap dilakukan dalam rapat komisi maupun pembahasan APBD. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan berbagai perkembangan proyek kepada DPRD.

“Di dalam rapat-rapat pembahasan di komisi, rapat-rapat pembahasan tentang APBD terkait kerja sama ini sudah selalu kita sampaikan, selalu kita diskusikan,” ujarnya.

Budi mengatakan mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha memang tidak mengharuskan persetujuan DPRD. Namun demikian, pemerintah tetap memberikan informasi perkembangan proyek kepada legislatif.

“Kalau secara langsung penyampaian ke DPRD memang tidak, karena aturan terkait mekanisme kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha itu memang kewenangan internal pemerintah dengan pihak sana,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Surakarta tetap terbuka terhadap berbagai masukan terkait pengelolaan sampah di Putri Cempo. Evaluasi juga terus dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. (Reza)