BSKDN Kemendagri Gelar Forum Monitoring Implementasi Program Nasional

RRI.CO.ID, Surakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden bersama Komisi II DPR RI di Lor In Hotel Solo pada Jumat, 5 Juni 2026.

Acara ini selain dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akademisi bidang ilmu pemerintahan serta diikuti oleh 239 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

Ditemui setelah acara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan kegiatan ini sangat penting karena bisa melihat bagaimana realistis program pemerintah hingga tingkat daerah.

"Jadi ini bagaimana program prioritas pemerintah itu lebih realistis. Tidak hanya dalam kalkulasi rasional di tingkat pusat, baik dari pemerintah eksekutif maupun legislatifnya. Tapi tingkat implementasi kebijakan operasionalisasi itu harus benar-benar realistis terutama di dalam melibatkan stakeholder di daerah. Khususnya pemerintah daerah di masing-masing dinas-dinas yang ada," kata Aria Bima

Forum yang diadakan BSKDN Kemendagri membahas 10 program direktif Presiden, yakni pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, sekolah garuda dan koperasi merah putih.

Ditambahkan Aria Bima, bahwa harusnya Pemerintah Daerah memiliki kebijakan menjalankan 10 program tersebut berdasarkan kemampuan.

"Maka dari 10 program prioritas itu tentu ada klasifikasi yang harus dilaksanakan. Ini yang kemudian berdasarkan kemampuan daerah memilih ini yang kemudian wilayahnya memang itu dirasa penting boleh dilakukan," katanya menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Noudy Reinold Pierre Tendean yang hadir dalam acara, berharap dengan forum bersama ini bisa tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional.

BSKDN Kemendagri menilai bahwa monitoring dan evaluasi yang terintegrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan strategis nasional dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (JK)