RRI.CO.ID, Surakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, melakukan reses dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo terkait sistem birokrasi dan manajemen talenta bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin, 4 Mei 2026.

Mendengar paparan dari Kepala BKPSDM Solo, Beni Supartono, Aria Bima mengatakan bahwa Kota Bengawan terkait dengan implementasi manajemen ASN yang berbasis merit sistem, bisa menjadi percontohan beberapa kota dan akan diundang ke Jakarta untuk dimintai masukan terkait manajemen talenta memetakan seluruh ASN dalam skema sembilan box.

Ditemui pasca reses, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan bahwa Kota Solo pernah menjalankan program pelaporan harian yang dianggap mampu memotivasi ASN dalam mendapatkan berbagai tugas.

"Menarik dari skema itu dalam sistem dan pelaporannya kan satu bulan. Ternyata di Kota Solo ini justru ada proses yang pernah dijalankan pelaporan yang harian dan justru lebih maju. Laporan harian ini justru memotivasi kawan-kawan ASN untuk mendapatkan berbagai tugas untuk mengisi pelaporannya. Nah, nanti kita lihat lagi mana yang paling pas. Kami juga dalam diskusi tadi terkait membahas implementasi e-Kinerja dan SKP berbasiskan hasil," kata Aria Bima.

Lebih lanjut, Aria Bima ke depan juga akan melakukan komunikasi dengan Kementerian terkait yang dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait pelaporan kinerja ASN yang lebih baik.

"Nanti saya diskusikan dengan Kementerian untuk basis talen yang tolak ukurnya perbulan dengan basis harian yang telah dilakukan Kota Solo. Tapi itu nanti apakah bisa kemudian menjadi percontohan nasional juga?. Saya kira beberapa hal termasuk masalah Dukcapil di Solo menjadi episentrum untuk perbaikan sistem relokasi dan penilaian serta kinerja," katanya menambahkan.

Kegiatan reses ini juga dikatakan Aria Bima menjadi cara mencari sistem percontohan yang lebih modern dengan berbasiskan teknologi, tanpa mengabaikan hal yang lebih substansial terkait kompetensi, integritas dan kapasitas yang ada.

Meskipun sudah cukup baik juga, namun Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan tidak bisa langsung menjadikan Kota Solo sebagai tolak ukur, karena dari 514 Kota Kabupaten di Indonesia dengan basis SDM maupun infrastruktur teknologi yang ada, tidak selalu sama.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Solo, Beni Supartono mengatakan bahwa memang Pemerintah Kota sebelumnya memiliki sistem penilaian harian sebelum akhirnya mengikut aturan terbaru Pemerintah Pusat.

"Jadi penilaian saat ini ada di MY ASN, itu di Pemerintah Kota memang sudah punya namanya dulu e-Kinerja dan e-Kinerja itu sudah bersifat pelaporan harian. Jadi, bedanya yang dulu dengan yang sekarang itu kalau dulu kami ini cenderung sehari-harinya mencari penugasan. Karena harus melaporkan kinerjanya untuk di-approve atasan," ucap Beni Supartono.

Beni menceritakan saat dahulu ada scoring dengan target satu bulan 8.000-an poin. Berbeda dengan penilaian saat ini yang hanya esuai ekspektasi, melebihi ekspektasi atau kurang dari ekspektasi.

Ditambahkan Kepala BKPSDM Solo, diharapkan ke depan Pemerintah Pusat bisa mengaktifkan kembali laporan harian yang membuat para ASN bisa bekerja semangat untuk bisa mendapatkan penilaian baik.

"Kalau kami sangat menyarankan, e-Kinerja kami yang lama itu bisa diaktifkan lagi, karena tadi pelaporannya lebih di harian dan semangat dari teman-teman itu ketika kinerja lama itu bagus. Mereka mencari pekerjaan itu poinnya. Tapi kalau yang saat ini kembali ya lebih-lebih bagus yang dulu," ucapnya menambahkan. (JK)