Pemkab Wonogiri Klaim Tingginya ATS Bukan karena Putus Sekolah

RRI.CO.ID- Surakarta - Data angka Anak Tidak Sekolah atau ATS di Kabupaten Wonogiri kembali menjadi perhatian publik. Namun, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menegaskan, tingginya angka tersebut bukan berarti ribuan anak di Wonogiri benar-benar tidak mengenyam pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Drs. Sriyanto menjelaskan, data ATS muncul dari hasil penyandingan data administrasi kependudukan dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik serta data EMIS milik Kementerian Agama. Menurut Sriyanto, karakter masyarakat Wonogiri yang banyak merantau atau dikenal dengan istilah “boro” menjadi penyebab utama tingginya angka ATS.

Menurutnya, sekitar 35 persen warga usia produktif Wonogiri bekerja di luar daerah. Anak-anak mereka ikut tinggal dan bersekolah di kota tempat orang tuanya merantau, namun administrasi kependudukannya masih tercatat sebagai warga Wonogiri.

“Bukan membantah tapi meluruskan , jadi itu sudah 2 tahun itu data itu seperti itu. tapi data itu penyandingan data antara data dari Dapodik dan Kementerian Agama di Kemenag. Di Wonogiri itu kan unitnya ini rilis data yang terakhir katanya ada 35% pegawai aktif ,pekerja aktif yang melaksanakan pekerjaan di luar Wonogiri atau Boro," ucap Sriyanto saat menjadi narasumber dialog interaktif RRI, Jumat 22 Mei 2026.

Akibatnya, saat data kependudukan Wonogiri disandingkan dengan data sekolah nasional, muncul nama anak-anak yang dianggap tidak sekolah di Wonogiri, padahal sebenarnya tercatat aktif belajar di daerah lain seperti Jakarta, Semarang, Medan hingga Temanggung.

Sriyanto mencontohkan, warga Wonogiri yang tinggal di perbatasan Sukoharjo juga banyak yang sekolah di luar kabupaten. Secara otomatis, data sekolah anak tersebut masuk ke Dapodik daerah tempat sekolah berada, bukan Wonogiri.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri bahkan telah melakukan verifikasi langsung bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan. "Hasilnya, banyak anak ber-KK Wonogiri ditemukan aktif sekolah di daerah lain," ujar dia.

Meski demikian, Dinas Pendidikan mengakui tetap ada sebagian kecil anak yang benar-benar putus sekolah, terutama anak yang sudah bekerja membantu orang tua. Sebaai upaya mengatasi hal itu, Pemkab Wonogiri menyediakan pendidikan nonformal melalui 15 PKBM yang kini menampung lebih dari 4 ribu peserta didik.

Pada kesempatan sama Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, Titik Sugiyarti menilai data ATS tetap harus menjadi alarm bagi seluruh pihak agar tidak lengah terhadap persoalan pendidikan. Menurutnya, data yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan anak-anak di Wonogiri.

“Kami tetap memberikan apresiasi terhadap data yang muncul karena ini akan memantik kembali baik dari Dinas Pendidikan maupun seluruh stakeholder bahwa kita tidak boleh lengah. Meskipun kita sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk pendidikan baik itu secara penganggaran maupun program-program yang kita luncurkan bahwa di balik itu kemungkinan memang masih ada yang butuh perhatian kita,” ucap Titik Sugiyarti.

Pemkab Wonogiri terus memperkuat akses pendidikan melalui sekolah gratis, seragam gratis hingga beasiswa mahasiswa berprestasi. Pemerintah berharap, tidak ada lagi alasan ekonomi yang membuat anak-anak berhenti sekolah. (Lidia)