MPPS Usulkan Skema Temu-Antar-Jaga Atasi Anak Putus Sekolah

RRI.CO.ID, Surakarta – Masyarakat Peduli Pendidikan Solo (MPPS) menyoroti fenomena gunung es terkait masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) di Kota Solo. Pegiat pendidikan ini mendesak Pemerintah Kota Surakarta untuk segera melakukan aksi nyata lebih dari sekadar pendataan guna menjamin hak pendidikan setiap anak.

Pegiat MPPS, Pardoyo, mengungkapkan bahwa dampak dari masalah ini sangat luas, mulai dari penurunan kesempatan hidup hingga meningkatnya risiko eksklusi sosial. Ia menilai situasi saat ini mirip dengan keresahan tahun 2010 yang memicu lahirnya Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan anak kembali dan bertahan di sekolah.

"Penanganannya memerlukan kebijakan yang memastikan anak kembali bersekolah dan bertahan di layanan pendidikan. Kami mengusulkan rumusan kerangka kerja Temu, Antar, dan Jaga untuk memastikan setiap anak tuntas menempuh pendidikannya," ujar Pardoyo dalam keterangannya, Senin, 16 Februari 2026.

Skema "Temu" yang diusulkan meliputi pemetaan operasional sebaran anak putus sekolah beserta klasifikasi hambatannya. Sementara "Antar" berkaitan dengan memfasilitasi anak agar kembali ke satuan pendidikan terdekat dari domisili dengan alur pelayanan yang jelas. Terakhir, "Jaga" merupakan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan anak tidak kembali putus sekolah di tengah jalan.

Pardoyo juga mengapresiasi Gerakan Ayo Sekolah Lagi milik Dinas Pendidikan, namun ia menekankan pentingnya penyederhanaan hambatan administratif agar dampak kebijakan bisa langsung dirasakan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak yang selama ini tidak terdata secara administratif namun nyata keberadaannya di lapangan.

Sementara itu, Koordinator MPPS, Adi C. Kristiyanto, menyatakan bahwa rekomendasi kebijakan ini telah disampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo. MPPS menekankan tiga prioritas utama, yakni ketepatan data, akses belajar yang layak bagi setiap anak termasuk penyandang disabilitas, serta peningkatan mutu sekolah yang adil dan inklusif.

"MPPS mendorong pendekatan kebijakan yang menutup celah layanan, bukan sekadar menambah program. Ukurannya sederhana: semakin banyak anak kembali belajar, semakin merata mutu layanan antar sekolah, dan semakin inklusif ruang belajar di Solo," kata Adi. (Dania)