RRI.CO.ID, Surakarta – Komisi IV DPRD Kota Surakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pertemuan ini bertujuan memastikan proses seleksi siswa baru berjalan transparan dan akuntabel.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto menyatakan bahwa koordinasi lintas instansi sangat diperlukan karena melibatkan aspek sosial dan olahraga. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah perubahan istilah zonasi menjadi domisili yang berbasis pada wilayah RT.

"Semua sudah terukur dalam sistem, mulai dari RT hingga jarak ke sekolah. Ini memastikan proses berjalan objektif," ujar Sugeng Riyanto Rabu, 6 Mei 2026.

Sugeng menegaskan bahwa seluruh pihak terkait telah menandatangani fakta integritas untuk menjamin tidak adanya praktik "titipan" dalam penerimaan siswa. Penggunaan aplikasi yang terstandarisasi diharapkan dapat menutup celah intervensi dari pihak manapun.

Selain mekanisme domisili, rapat tersebut juga mengungkap kebijakan baru terkait Sekolah Rakyat. Ke depan, program sekolah tersebut tidak lagi berlokasi di Solo, melainkan dipusatkan dan terintegrasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Sragen.

"Ke depan Solo tidak lagi menjadi lokasi sekolah rakyat, karena akan dipusatkan dan terintegrasi di Sukoharjo dan Sragen," kata Sugeng, menambahkan.

Terkait jalur prestasi, Komisi IV juga memberikan perhatian pada Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Mengingat tingginya minat siswa, pemerintah kota tengah mengkaji penambahan satu kelas baru dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran serta fasilitas penunjang.

Wakil Ketua Komisi IV, Janjang Sumaryono Aji, menambahkan agar seleksi SKO tidak hanya berpatokan pada hasil tes saat mendaftar. Ia menyarankan agar rekam jejak prestasi siswa sejak jenjang Sekolah Dasar turut dijadikan parameter utama dalam pembinaan atlet.

“Kalau prestasi sejak awal dijadikan pertimbangan utama, maka pembinaan atlet pelajar akan lebih berkelanjutan. Dari SMP ke SMA hingga menjadi atlet Kota Solo,” ujarnya.

DPRD Kota Surakarta memastikan akan terus mengawal setiap tahapan SPMB agar tidak ada siswa yang dirugikan. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan akses pendidikan di Kota Solo semakin merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ryan Assyidiqi/MI)