RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta menyatakan masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait wacana kebijakan belajar di rumah bagi siswa yang direncanakan mulai April 2026.

Kebijakan ini dikaji sebagai salah satu langkah efisiensi energi nasional dengan mempertimbangkan pengalaman selama masa pandemi COVID-19. Meski secara teknis jauh lebih siap dibandingkan beberapa tahun lalu, otoritas pendidikan setempat menilai metode tatap muka masih menjadi standar terbaik dalam proses belajar mengajar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan pihaknya secara infrastruktur sudah memiliki pengalaman matang dalam mengelola sistem pembelajaran daring. Menurutnya, kesiapan guru dalam mengolah bahan ajar digital serta kepemilikan perangkat canggih di kalangan siswa saat ini sudah jauh lebih baik.

Namun, ia menekankan bahwa indikator keberhasilan pendidikan tetap paling efektif jika diukur melalui interaksi langsung di dalam ruang kelas atau metode klasikal.

"Cuma ya menurut saya itu pilihan yang paling terakhir karena metode pembelajaran yang saat ini paling bisa diukur keberhasilannya ya dengan model tatap muka itu," ujar Dwi Ariyatno saat memberikan keterangan kepada rri.co.id, Rabu, 25 Maret 2026.

Selain masalah efektivitas, tantangan utama dari kebijakan belajar di rumah adalah aspek pendampingan orang tua terhadap anak saat proses belajar berlangsung. Dwi Ariyatno menuturkan bahwa tingkat pengawasan di rumah seringkali tidak maksimal karena kesibukan orang tua yang juga harus bekerja.

Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas serapan materi bagi siswa jika tidak dilakukan pemantauan yang ketat selama pelaksanaan skema daring tersebut.

Mengenai alasan efisiensi energi yang melatarbelakangi wacana ini, Dinas Pendidikan menilai dampaknya mungkin tidak akan terlalu signifikan jika hanya diterapkan secara parsial. Kebijakan ini baru akan terasa dampaknya secara luas jika telah menjadi kesepakatan dan instruksi nasional yang terpadu di seluruh wilayah.

Oleh karena itu, Surakarta tetap dalam posisi menunggu instruksi teknis sebelum mengambil langkah strategis di tingkat daerah.

"Kalau skema pelaksanaannya akan dilaksanakan daring, kita jauh lebih siap kalau itu memang kondisi terpaksa darurat yang harus dilakukan," kata Dwi.

Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap memaksimalkan perangkat digital yang sudah dimiliki jika nantinya kebijakan belajar di rumah resmi diberlakukan secara nasional. Kesiapan mental para pendidik dan kelengkapan fasilitas digital menjadi modal utama Solo dalam menghadapi transisi kebijakan pendidikan di masa depan.

Fokus utama pemerintah tetap pada bagaimana menjaga kualitas capaian pembelajaran siswa agar tetap optimal di tengah berbagai perubahan skema yang ada. (Dania)