RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta menyatakan kesiapan menerapkan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini merespons wacana Work From Home (WFH) yang diusulkan Presiden, Prabowo Subianto, imbas konflik Timur Tengah.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji penerapan kebijakan tersebut sebelum diberlakukan secara menyeluruh.

“Kami akan mengkaji terlebih dahulu, tentunya pelayanan kepada masyarakat tidak akan kita kurangi,” katanya kepada rri.co.id, Rabu 25 Maret 2026.

Ia menegaskan, sektor pelayanan langsung kepada masyarakat akan tetap berjalan normal. Sementara itu, pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik berpotensi menerapkan sistem kerja fleksibel.

Respati menambahkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan instruksi terkait kebijakan tersebut. Namun, implementasinya di daerah akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

“Sudah ada arahan dari pusat, kita tinggal melaksanakan dengan penyesuaian kebutuhan sektor daerah,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surakarta, Beni Supartono Putro, mengatakan secara teknis pemerintah daerah telah memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh.

“Secara pelaksanaan teknis kita sudah siap karena pernah dilakukan saat pandemi,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Surakarta telah menerapkan skema work from anywhere untuk sebagian ASN. Kebijakan tersebut berlaku bagi OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Menurutnya, sistem kerja fleksibel dapat diterapkan kembali apabila ada arahan resmi dari pemerintah pusat. Namun hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan terkait penerapan WFH secara menyeluruh.

“Untuk saat ini kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujarnya.

Pemkot Surakarta memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem kerja jika kebijakan tersebut diberlakukan. Pengalaman sebelumnya menjadi modal dalam menjaga kinerja ASN tetap optimal. (Reza)