RRI.CO.ID, Surakarta - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Work From Home (WFH) untuk semua sektor di pemerintahan dan swasta imbas konflik Timur Tengah. Usulan Prabowo berkaca dari Negara Pakistan, penerapan kerja dari rumah dan pemotongan hari kerja demi penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis politik Timur Tengah.

Wacana tersebut mendapatkan sorotan dari Politikus senior PDI-P Aria Bima. Dia mempertanyakan apakah WFH benar-benar dapat menurunkan pengeluaran BBM, sehingga perlu dievaluasi.

"Work from home ini harus dilihat secara cermat, yang penting jangan sampai mengurangi hal yang terkait dengan pelayanan publik. Jangan sampai mengganggu sistem kerja birokrasi," ucapnya saat dijumpai di kantor DPC PDI-P Solo belum lama ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima justru menekankan bahwa sistem kerja birokrasi tidak boleh kendor meskipun diterapkan skema kerja dari mana saja. Terlebih, pekerjaan bagi ASN tidak boleh mengganggu sistem kerja birokrasi.

Alih-alih hanya mengandalkan WFH, Aria menyarankan pemerintah lebih serius membenahi sistem transportasi publik demi menekan konsumsi BBM secara nasional.

"Yang lebih penting bagaimana kebutuhan BBM ini kita bisa berkurang adalah bagaimana memaksimalkan transportasi publik. Kurangi transportasi privat," ujar dia.

Di sisi lain, Aria Bima yang kini menjabat Ketua DPC PDIP Kota Solo itu justru mendukung langkah wacana pemotongan gaji untuk para menteri. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk empati moral pejabat publik di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

"Pemotongan-pemotongan semacam itu ya empati moral-lah sebagai pejabat publik. Tapi yang lebih penting adalah kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi terkait dengan daya beli, lapangan kerja, dan pengangguran ini," katanya menegaskan.

Aria menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah tersebut sebagai bentuk rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi bahan perdebatan publik tanpa solusi konkret jangka panjang.

"Intinya kami dukung mengenai pemotongan-pemotongan karena itu adalah bentuk empati. Tapi sebagai pejabat, yang lebih penting adalah keputusan persoalan situasi ekonomi nasional-global ini harus seperti apa. Ini yang lebih penting. Karena ini menteri ya, menteri. Saya kira itu," kata anggota DPRD dari Dapil V Jawa Tengah itu.

Menurutnya, pemerintah harus tetap fokus pada keputusan strategis untuk menghadapi situasi ekonomi nasional dan global yang penuh tantangan.

"Ya, itu persoalan-persoalan sebagai dukungan moral terhadap kesulitan masyarakat. Situasi ekonomi yang tidak mudah dengan banyaknya pengangguran dan minimnya lapangan kerja serta daya beli yang turun," ujar Aria Bima.

Dilansir dari KBRN RRI, Presiden Prabowo Subianto memberikan usulan work from home demi penghematan, sebagai respons dari dampak konflik di wilayah Timur Tengah. Tak hanya itu, Prabowo juga berbicara soal pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen seperti Pakistan.

"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," katanya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret lalu.

"Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," kata Prabowo. MI