RRI.CO.ID, Surakarta - Wali Kota Surakarta Respati Ardi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berpuas diri meski Pemerintah Kota Surakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-16 yang diperoleh Kota Surakarta secara berturut-turut.

Opini WTP diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 11 Juni 2026.

Respati mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipertahankan.

“Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Raihan WTP ke-16 kali ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surakarta,” ujar Respati.

Ia menegaskan opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan kewajiban yang harus dijaga oleh seluruh perangkat daerah.

“Ada 16 kali WTP dan ini sudah menjadi kewajiban serta tugas kita untuk tetap mempertahankannya. Saya berharap capaian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” katanya.

Respati mengatakan BPK Perwakilan Jawa Tengah juga memberikan sejumlah catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.

“Ada beberapa imbauan dan penyesuaian yang disampaikan oleh Kepala BPK Jawa Tengah terkait berbagai permasalahan yang ada. Tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami,” ucapnya.

Lebih lanjut, Respati meminta seluruh OPD fokus menghadirkan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dampak pembangunan yang dirasakan warga.

“Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Menurut Respati, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kota Surakarta. (Reza)