RRI.CO.ID, Surakarta – DPRD Kota Surakarta menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2025. Pembahasan dilakukan secara intensif melalui panitia khusus dengan melibatkan seluruh komisi serta inspeksi lapangan.

Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, mengatakan pembahasan LKPj berlangsung dinamis karena melibatkan lintas komisi.

“Pembahasan di Pansus itu sangat luar biasa karena semua pimpinan komisi terlibat,” kata Budi, Selasa, 28 April 2026.

Ia menambahkan, proses tidak hanya dilakukan melalui rapat, tetapi juga ditindaklanjuti dengan sidak di sejumlah lokasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan.

DPRD juga memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya terkait pengelolaan perusahaan umum daerah yang dinilai belum menyampaikan laporan secara rinci. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting.

Dari hasil evaluasi, masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target. Dari 67 indikator pencapaian visi-misi tahun 2025, sebanyak 17 indikator atau sekitar 25,37 persen belum terpenuhi.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyatakan rekomendasi DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ke depan.

“Rekomendasi sangat terstruktur dan akan kami jadikan dasar dalam anggaran perubahan maupun perencanaan pembangunan,” ujar Respati.

Pemerintah kota juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan agar capaian indikator pembangunan ke depan lebih optimal dan berdampak bagi masyarakat. (Ryan Assyidiqi/MI)