RRI.CO.ID, Sragen - Produktivitas Tebu di Kabupaten Sragen pada musim panen tahun ini disebut turun hingga 30 persen. Kondisi ini diperparah dengan tutupnya pabrik gula di Blora, sehingga pasokan tebu ke pabrik gula lain meningkat dan memengaruhi harga di tingkat petani.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Sragen, Parwanto, mengatakan kondisi usaha tani tebu pada 2026 jauh berbeda dibandingkan 2024 yang menjadi masa keemasan bagi petani karena harga tebu relatif tinggi.

"Harga tebu yang turun menjadi Rp69.000 per kuintal, produktivitas tanaman juga merosot akibat kondisi tanah yang terlalu asam jadi PH-nya tinggi sehingga pertumbuhan tebu kerdil," ucap Parwanto saat dijumpai di Sragen, Kamis 31 Juli 2026.

Parwanto menyebut penurunan produktivitas tebu mencapai sekitar 30 persen. Dia juga menilai penutupan salah satu pabrik gula di Blora menyebabkan pasokan tebu ke pabrik gula lain meningkat sehingga memengaruhi harga di tingkat petani.

Parwanto menjelaskan sistem bagi hasil gula dari penggilingan di PG Mojo sekitar 70 persen dari rendemen 6 persen atau setara 4,1 hingga 4,3 kilogram gula per kuintal tebu. Menurut dia, rendemen seharusnya bisa ditingkatkan hingga di atas 6 persen.

Meski harga gula saat ini mencapai Rp15.300 per kilogram, petani masih mengalami kerugian seperti yang dialami Joko Mulyono, yakni sekitar Rp6 juta per hektare.

Di sisi lain, tingginya biaya sewa lahan juga menjadi beban bagi petani tebu di Sragen. Parwanto menyebut biaya sewa lahan di sejumlah wilayah bahkan bisa mencapai Rp35 juta per hektare per tahun. "Jika harga tebu naik sedikit, harga sewa lahan biasanya ikut naik tajam, sehingga petani tetap sulit untung," ujar dia.

Sementara itu mengenai wacana pengurangan kapasitas giling Pabrik Gula (PG) Mojo Sragen demi menekan polusi udara (langes) memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Penurunan kapasitas produksi tersebut dinilai bakal memicu efek domino yang merugikan, mulai dari antrean truk hingga ancaman tebu tidak terpanen di ladang.

Parwanto, mengungkapkan bahwa posisi petani saat ini berada dalam situasi yang serba dilematis. Di satu sisi, pihak petani memahami keluhan polusi udara yang dirasakan oleh warga sekitar pabrik. Namun di sisi lain, pemangkasan kapasitas giling menjadi 2.400 hingga 2.800 ton per hari akan berdampak langsung pada penyerapan tebu lokal.

"Jika kapasitas giling dikurangi, antrean armada di jalan otomatis makin parah, mengingat PG Mojo itu menyerap sekitar 31.000 kuintal atau 350 sampai 360 truk per hari," ujar Parwanto.

Kondisi tersebut turut membangkitkan trauma masa lalu para petani. Pada musim tanam 2025 lalu, sekitar 20 persen tebu di Sragen gagal tertebang akibat cuaca ekstrem dan terbatasnya daya serap pabrik.

"Tebu yang tertahan di lahan, terutama di kawasan bersudut sulit, membuat petani menanggung kerugian besar hingga tak sanggup membayar utang modal tanam," ucapnya.

Para petani tebu berharap adanya solusi teknis penanganan emisi tanpa harus mengorbankan kuota giling PG Mojo. Pemangkasan kapasitas dinilai hanya akan memindahkan masalah dari polusi udara menjadi krisis ekonomi bagi para petani di ladang tebu.

Sebelumnya, Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo, Samuel Mehendra, menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah perbaikan guna memenuhi tuntutan masyarakat. Langkah terdekat yang akan diambil pabrik adalah menurunkan kapasitas produksi harian secara bertahap meniru parameter produksi tahun lalu yakni di kisaran 2.800 ton per hari sambil menunggu rekomendasi resmi dari DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Mengenai ancaman mundurnya masa giling akibat penyesuaian produksi, pihak pabrik akan terus berdialog dan memperhitungkan nasib para petani tebu di Sragen agar tidak ada pihak yang dirugikan," kata Samuel. MI