RRI.CO.ID, SRAGEN — Manajemen Pabrik Gula (PG) Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespons keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret, mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra, menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sragen pasca-audiensi yang digelar bersama perwakilan warga.

"Setelah audiensi hari ini, kami menunggu semacam rekomendasi dari pihak terkait, yaitu DPRD Kabupaten Sragen dan DLH atas tuntutan warga. Solusi terdekat, kami direkomendasikan menurunkan produksi dan kami siap menunggu rekomendasi resmi tersebut," ujar Samuel seusai audiensi, Senin 27 Juli 2026.

Samuel menjelaskan, penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengoperasian pabrik akan disesuaikan secara bertahap dengan mengacu pada standar produksi tahun lalu yang dinilai relatif lebih ramah bagi lingkungan permukiman.

"Kami akan mengarahkan ke kapasitas tahun lalu terlebih dahulu, yaitu sekitar 2.800 ton tebu per hari. Harapan kami, tanggapan dari jajaran direksi bisa lebih cepat dari biasanya agar penyelesaian masalah ini segera dirasakan masyarakat," katanya.

Meski demikian, pihak PG Mojo menggarisbawahi bahwa kebijakan penurunan kapasitas produksi membawa konsekuensi berantai yang memerlukan kajian mendalam. Pembatasan kuota giling harian berpotensi memperpanjang masa giling tebu di lapangan.

"Ini tidak bisa selesai dalam satu tahap. Jika produksi diturunkan, jadwal tebang tebu petani lokal Sragen berisiko mundur. Hal ini perlu dibicarakan juga dengan pihak petani, sebab seluruh pasokan tebu PG Mojo tahun ini murni berasal dari petani Sragen yang jumlahnya cukup melimpah. Jangan sampai dampak lanjutan ini justru merugikan petani lokal," ujar Samuel.

Terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga di sekitar lingkungan pabrik, PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait.

"Terdekat, kami mematangkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sragen untuk mewujudkan bentuk bantuan layanan kesehatan atau pengobatan bagi masyarakat di lingkungan terdampak. Kami matangkan secepatnya," ujarnya.

Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Sragen, DPRD, DLH, dan para pemangku kepentingan dapat melahirkan solusi berimbang, memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. MI