BPS Catat Penurunan Kemiskinan, Bagong Suyanto Soroti Ketimpangan

RRI.CO.ID, Surabaya – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Sosiolog sekaligus Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Bagong Suyanto, menyoroti kondisi tersebut.

Kondisi tersebut beriringan dengan meningkatnya rasio gini atau tingkat ketimpangan sosial. Ia menilai persoalan utama Indonesia bukan sekadar kemiskinan, tetapi ketidakadilan sosial.

“Di Indonesia problema utama memang pada kesenjangan sosial. Jadi persoalan ketidakadilan,” ujar Prof. Bagong, Minggu, 23 Agustus 2026. Menurutnya, pembagian hasil ekonomi masih belum berpihak kepada kelompok masyarakat bawah.

Kelompok tersebut sering menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar dalam rantai ekonomi. “Pembagian margin keuntungan timpang, sementara orang miskin justru sering harus menanggung risiko kelas di atasnya,” katanya.

Prof. Bagong juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di atas lima persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut belum memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Pertumbuhan hanya dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin tidak. Mereka sekadar bertahan hidup,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Masyarakat miskin di perkotaan maupun perdesaan belum merasakan perubahan taraf hidup secara fundamental.

Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang secara statistik telah keluar dari kategori miskin. Namun, kelompok near poor tersebut masih rentan kembali miskin akibat guncangan ekonomi.

Pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga biaya kesehatan dapat membuat kelompok near poor kembali terpuruk. Karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti penguatan perlindungan sosial.

Momentum kemerdekaan juga menjadi pengingat pentingnya menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Prof. Bagong menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui statistik dan pembangunan fisik.

“Esensi kemerdekaan adalah ketika negara hadir melindungi kelompok lemah dan mempersempit kesenjangan sosial,” katanya. Menurutnya, ketimpangan yang terus melebar berpotensi mengurangi makna kemerdekaan bagi mamasyarakat.

Kondisi tersebut juga bertentangan dengan semangat sila kelima Pancasila. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi tujuan utama pembangunan,” kata Prof. Bagong.