Fraksi PDIP-PAN Soroti Belanja APBD 2026 agar Lebih Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Surabaya - Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya mendorong agar perubahan APBD 2026 tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan, tetapi juga memastikan anggaran semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan–PAN, Anas Karno, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat, 28 Agustus 2026.

Menurutnya, perubahan APBD disusun di tengah tantangan ekonomi dan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan–PAN menilai kondisi ekonomi Surabaya masih memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anas yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya mengatakan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diperlukan untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah kota. Optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah dan BUMD menjadi sejumlah sumber yang perlu terus dikembangkan.

Namun, peningkatan PAD menurutnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Kebijakan pendapatan jangan sampai justru menambah beban kelompok masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.

“Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Anas menilai peningkatan PAD sebaiknya lebih banyak dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data, penutupan potensi kebocoran serta peningkatan produktivitas aset milik pemerintah daerah.

Selain pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan–PAN juga memberi perhatian terhadap pembiayaan pembangunan. Skema pembiayaan alternatif dinilai dapat menjadi pilihan untuk menjaga pembangunan infrastruktur ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Meski mendukung pembiayaan alternatif, Anas mengingatkan agar penggunaannya tetap dilakukan secara terukur. Perencanaan, pengawasan, transparansi dan kehati-hatian fiskal harus menjadi dasar agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi pemerintah daerah pada masa mendatang.

“Yang terpenting bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan–PAN juga meminta setiap anggaran diharapkan memiliki target dan manfaat yang jelas, terutama bagi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan pemerintah. Belanja modal dan pembangunan infrastruktur dinilai perlu diarahkan lebih dekat ke kebutuhan warga di tingkat kampung seperti Penanganan banjir dan genangan, perbaikan rumah tidak layak huni, penataan permukiman hingga penguatan transportasi publik.

Di bidang pelayanan dasar, fraksi mendorong pemanfaatan anggaran kesehatan agar semakin memberikan dampak langsung. Optimalisasi SiLPA rumah sakit umum daerah dan Puskesmas diharapkan dapat memperkuat akses serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Begitu pula sektor pendidikan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan penurunan stunting tetap dinilai perlu menjadi prioritas. Fraksi berharap perubahan APBD 2026 mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa mengabaikan kesehatan fiskal daerah.