RRI.CO.ID, Surabaya - Pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya mendapat perhatian dari Anggota Komisi B DPRD Surabaya, M. Machmud. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di masyarakat karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah kondisi keamanan Kota Surabaya sedang tidak kondusif.

Menurut Machmud, keberadaan pagar dengan tinggi hampir dua meter yang dilengkapi jeruji lancip di bagian atas menunjukkan adanya kekhawatiran berlebihan terhadap potensi gangguan keamanan. Padahal, selama ini situasi di Surabaya dinilai relatif aman dan terkendali.

"Saya melihat itu merupakan bentuk kekhawatiran yang amat sangat. Seolah-olah ada ancaman besar yang akan terjadi, padahal selama ini Surabaya relatif kondusif," kata legislator Partai Demokrat itu.

Ia menilai, kemunculan pagar-pagar tersebut dapat memperkuat persepsi masyarakat terhadap isu-isu keamanan yang belakangan berkembang menjelang berbagai agenda masyarakat selama bulan Agustus.

"Kalau masyarakat melihat mal sampai dipagari tinggi seperti itu, bisa muncul persepsi bahwa Surabaya sedang mencekam atau akan terjadi sesuatu. Padahal kenyataannya tidak demikian," lanjutnya.

Machmud mencontohkan sejumlah pusat perbelanjaan yang dikelola Pakuwon Group, seperti Royal Plaza, Pakuwon Trade Center (PTC), dan beberapa mal lainnya yang terlihat menggunakan desain pagar serupa. Menurutnya, alasan pembangunan pagar karena adanya akses jalan baru atau radial road tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar, sebab pola yang sama juga ditemukan di lokasi lain yang tidak memiliki akses tersebut.

"Kalau alasannya karena ada radial road, kenapa di lokasi lain juga dibangun pagar yang sama? Bahkan di Jakarta juga dipasang pagar serupa. Jadi menurut saya ini lebih karena faktor kekhawatiran terhadap keamanan aset," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa selama ini pelaksanaan aksi demonstrasi di Surabaya berlangsung tertib dan tidak pernah menjadikan pusat perbelanjaan sebagai sasaran utama. Karena itu, menurutnya, langkah pengamanan yang berlebihan justru berpotensi membangun opini yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Demo di Surabaya selama ini berjalan damai. Yang sering menjadi tujuan demonstrasi justru kantor pemerintah atau DPRD. Tidak pernah ada pola penyerangan ke pusat perbelanjaan seperti yang dikhawatirkan," tuturnya.

Meski memberikan sorotan, Machmud memastikan DPRD Surabaya tidak berencana memanggil pihak pengelola mal terkait pembangunan pagar tersebut. Ia menghormati kebijakan masing-masing pemilik aset selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, ia berharap setiap kebijakan keamanan juga mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan kepada masyarakat agar tidak memunculkan kesan bahwa Surabaya berada dalam situasi yang mencekam.

"Kami tidak sampai pada tahap memanggil karena itu hak mereka sebagai pemilik aset. Namun yang perlu dipikirkan adalah dampak psikologis dan opini yang muncul di masyarakat. Jangan sampai pagar-pagar tinggi itu justru membuat warga merasa Surabaya sedang tidak aman," tegasnya.