RRI.CO.ID, Surabaya – Pengawasan publik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Selain itu, penyelenggara negara juga dinilai perlu memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pandangan tersebut disampaikan Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, dalam Dialog Aspirasi RRI Surabaya bertajuk "Penegakan Hukum di Indonesia: Menjaga Kepastian dan Keadilan", Rabu 29 Juli 2026.

"Salah satu ukuran penegakan hukum yang adil adalah ketika negara mampu memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Kalau hak-hak dasar itu terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga akan semakin kuat," ujar Bivitri.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal jalannya penegakan hukum. Di era digital, pengawasan publik dapat menjadi dorongan agar setiap perkara ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, pengawasan tersebut tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan menghormati mekanisme hukum yang berlaku.

"Pengawasan masyarakat itu penting. Di era digital seperti sekarang, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum. Ketika suatu perkara menjadi perhatian publik, hal itu bisa menjadi dorongan agar proses hukum berjalan lebih terbuka dan akuntabel," katanya.

Bivitri menilai tantangan penegakan hukum di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan politik dan praktik transaksional yang kerap menjadi sorotan publik. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi independensi penegakan hukum sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Karena itu, ia mengingatkan agar pengawasan publik tidak diwujudkan melalui tindakan main hakim sendiri. Sebaliknya, masyarakat perlu mengawal jalannya proses hukum dengan tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat yang berwenang.

Selain pengawasan, Bivitri juga mendorong masyarakat untuk lebih sering berdiskusi mengenai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui forum-forum informal seperti di lingkungan tempat tinggal maupun warung kopi.

Menurutnya, kebiasaan berdialog mengenai hukum akan meningkatkan literasi masyarakat sehingga mereka lebih memahami hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian persoalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan yang selama ini konsisten disampaikan Bivitri dalam berbagai forum akademik mengenai pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu unsur penting untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara sekaligus menjaga kualitas demokrasi dan penegakan hukum.

Sebagai konteks, World Justice Project (WJP) Rule of Law Index menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperkuat supremasi hukum, antara lain pada aspek efektivitas peradilan pidana, penegakan regulasi, pengendalian korupsi, dan pembatasan penggunaan kekuasaan.

Kondisi tersebut menunjukkan penguatan institusi penegak hukum perlu berjalan beriringan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Bivitri berharap pembenahan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penguatan integritas lembaga penegak hukum maupun peningkatan partisipasi masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun kembali kepercayaan publik sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara.