RRI.CO.ID, Surabaya - Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Hazizah, saat menjadi narasumber Dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya,Rabu, 3 Juni 2026, mengatakan DTSEN menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial yang selama ini masih ditemukan di lapangan.

Menurut Hazizah, Kementerian Sosial pernah mengungkapkan masih adanya ketidaksesuaian data penerima bansos. Karena itu, pemerintah terus melakukan pembaruan data secara berkala agar kondisi riil masyarakat dapat tercermin dalam basis data yang digunakan untuk penyaluran bantuan.

"Data masyarakat sangat dinamis. Ada yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, pindah domisili, perubahan susunan keluarga, hingga meninggal dunia. Karena itu data harus terus diperbarui agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," kata Hazizah.

Ia menjelaskan proses pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa dan kelurahan, RT/RW, pendamping sosial, hingga masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi yang masuk sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain melalui pembaruan administrasi, pemerintah juga melakukan verifikasi lapangan atau ground check untuk mencocokkan data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan pembaruan data yang disampaikan kepada Kementerian Sosial.

"Ground check dilakukan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid. Dengan begitu, program bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran," ujarnya.

Hazizah menambahkan, keberhasilan DTSEN tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga diharapkan segera melaporkan apabila terjadi perubahan data pribadi maupun kondisi sosial ekonomi yang dapat memengaruhi status penerima bantuan.

Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan, sanggahan, maupun pengaduan apabila menemukan bantuan yang tidak tepat sasaran atau terdapat warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai kanal yang telah disediakan pemerintah, termasuk aplikasi Cek Bansos dan layanan pengaduan lainnya.

Menurut Hazizah, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah melalui DTSEN. Dengan dukungan data yang akurat dan terus diperbarui, berbagai program perlindungan sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

DTSEN sendiri merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai basis data sosial dan ekonomi masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan dan program perlindungan sosial. Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan satu data yang lebih mutakhir, terintegrasi, dan dapat digunakan bersama oleh berbagai instansi.

Dengan pemutakhiran data yang berkelanjutan, verifikasi lapangan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur optimistis penyaluran bantuan sosial akan semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.