Surabaya Raih Penghargaan Nasional Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026
- 05 Agt 2026 13:42 WIB
- Surabaya
Poin Utama
- Pemkot Surabaya meraih Peringkat 1 Kategori Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
- Surabaya mencatat 1.215.768 pendaftaran Perlinsos pada pertengahan Juni hingga Juli 2026, tertinggi secara nasional. Teknologi Face Recognition berbasis biometrik dan IKD meningkatkan akurasi verifikasi identitas.
- Ke depan, NIK dan IKD akan menjadi basis integrasi berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga bantuan sosial yang terhubung dengan 14 kementerian dan lembaga.
RRI.CO.ID, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Surabaya menjadi peringkat pertama Kategori Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Jakarta, 3–4 Agustus 2026. Penghargaan diberikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Anna Fajriatin.
Apresiasi itu diberikan atas komitmen Pemkot Surabaya mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Capaian tersebut melengkapi keberhasilan Surabaya yang sebelumnya masuk 10 besar nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pada hari kedua Rakornas, Surabaya menempati peringkat pertama nasional capaian Face Recognition Perlinsos dari 43 kabupaten dan kota. Saat piloting project diperluas menjadi 100 daerah pada Agustus 2026, Surabaya tetap mencatat capaian tertinggi.
Sepanjang pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya membukukan 1.215.768 pendaftaran Perlinsos. Teknologi Face Recognition berbasis biometrik dan IKD meningkatkan akurasi verifikasi identitas serta memastikan bantuan tepat sasaran.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital. Menurutnya, IKD akan menjadi pintu masuk berbagai layanan publik di masa mendatang.
"IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik," ujar Eri, Rabu, 5 Agustus 2026.
Kepala Disdukcapil Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik terus diperkuat melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan IKD.
"NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi juga identitas hukum dan basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga perpajakan. Ke depan, seluruh layanan publik di Surabaya akan terintegrasi dan didasarkan pada data NIK melalui platform IKD," katanya.
Irvan menjelaskan sasaran pendaftaran Perlinsos di Surabaya telah mencakup lebih dari 1,2 juta kepala keluarga. Aktivasi IKD kini mencapai sekitar 38 persen dari total warga wajib rekam KTP.
"Namun jika dihitung khusus warga pemilik ponsel pintar, capaiannya sudah menembus sekitar 76 persen. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami menargetkan dalam satu bulan ke depan aktivasi IKD mencapai 100 persen bagi warga yang memiliki perangkat pendukung," ujarnya.
Kepala Dinkominfo Surabaya Eddy Christijanto mengatakan aplikasi Perlinsos terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga. Sistem tersebut membantu menentukan penerima bantuan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran.
"Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Ini membantu kecamatan dan kelurahan menentukan penerima tanpa unsur kekerabatan maupun KKN," kata Eddy.
Menurut Eddy, data Perlinsos saat ini dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ke depan, data tersebut juga menjadi acuan penyaluran bantuan pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan, subsidi listrik, hingga rumah tidak layak huni.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....