Pemkot Surabaya Dorong Pelaku Usaha Terbuka di Sensus 2026

RRI.CO.ID, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya mengakselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui sosialisasi dan pengisian mandiri di Gedung Sawunggaling, Rabu, 6 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat basis data ekonomi di tengah transformasi digital dan perubahan pola bisnis yang semakin dinamis.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha nonpertanian yang digelar setiap sepuluh tahun. Pelaksanaannya berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, menyasar pelaku usaha dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting dalam arah pembangunan ekonomi. “Kita sedang berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan,” katanya tegas.

Ia menekankan, data yang dihimpun memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan. “Bagi Surabaya, data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang Bapak/Ibu sampaikan akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah memberikan gambaran rinci kondisi masyarakat hingga tingkat rumah tangga. Data tersebut dimanfaatkan untuk merancang intervensi kebijakan secara tepat sasaran. “Kalau ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi,” ujarnya.

Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan potret ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif. “Dengan data yang kuat, kita tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga memastikan masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai sensus ini penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital.

“Banyak pelaku usaha yang kini beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau dalam pendataan. Ini tantangan yang harus kita jawab,” katanya.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun demikian, kerahasiaan data tetap dijamin.

“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415 ribu unit usaha. Pendataan tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga rumah tangga guna menangkap aktivitas usaha berbasis rumahan.

Arrief menilai peran Surabaya sangat strategis dalam perekonomian Jawa Timur. “Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” ujarnya.

Ia pun menegaskan pentingnya partisipasi pelaku usaha dalam menyukseskan sensus. “Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu, partisipasi menjadi kunci,” ujarnya.