RRI.CO.ID, Surabaya - Sektor pertanian dinilai menjadi yang paling rentan menghadapi dampak konflik global dan perubahan iklim. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat ketahanan pertanian nasional dari sisi pupuk, produksi, hingga distribusi pangan.

Sekjen Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, dalam Dialog Aspirasi RRI Pro 1 Surabaya, Selasa, 7 April 2026, menilai kerentanan itu salah satunya muncul karena Indonesia masih memiliki ketergantungan impor bahan baku pupuk NPK, khususnya fosfat untuk unsur hara utama, yang selama ini dipasok dari luar negeri termasuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

“Kalau urea relatif aman karena bisa diproduksi di dalam negeri. Tetapi untuk NPK, bahan bakunya masih impor dan ini yang menjadi persoalan ketika ada konflik global,” kata Nuruddin.

Pada 2026, pemerintah menyiapkan alokasi pupuk subsidi sektor pertanian 9,55 juta ton, dengan rincian urea 4.423.023 ton dan NPK 4.471.026 ton. Besarnya kebutuhan NPK ini menunjukkan pentingnya kepastian bahan baku agar produksi pangan tetap terjaga.

Meski demikian, Nuruddin memastikan cadangan pupuk saat ini masih aman untuk sekitar 30 hari ke depan, sehingga kebutuhan musim tanam jangka pendek masih dapat terpenuhi.

“Untuk jangka pendek masih aman, tetapi pemerintah harus memikirkan keberlanjutan setelah itu, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan konflik berlangsung,” ujarnya.

Ia menambahkan sektor pertanian semakin rentan karena tahun ini juga diperkirakan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dari normal, sehingga berisiko memicu kekeringan, penurunan produktivitas, hingga gagal panen pada sejumlah komoditas.

“Kalau ditambah musim panas yang lebih panjang, beberapa komoditas bisa terancam gagal panen, puso, atau tidak bisa berproduksi optimal. Ini perlu perhatian serius pemerintah,” kata Nuruddin.

Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada swasembada beras, tetapi juga komoditas strategis lain yang menunjang kemandirian pangan nasional, seperti jagung, kedelai, hortikultura, dan pangan lokal. Ia mendorong pemerintah membenahi sektor pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari kepastian bahan baku pupuk, subsidi yang lebih tepat sasaran sesuai data kebutuhan petani, penguatan irigasi, perlindungan harga hasil panen, hingga pengembangan pangan alternatif sebagai substitusi beras.

“Kemandirian pangan bisa diwujudkan asal persoalan di sektor pangan dikendalikan dengan baik, bukan hanya beras tetapi seluruh komoditas yang menunjang kebutuhan nasional,” ujarnya.

Sebagai penutup, Nuruddin berharap fokus pemerintah saat ini tidak hanya menjaga stok beras, tetapi juga memperluas gerakan produksi pangan berbasis masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan, penanaman komoditas pangan alternatif, serta penguatan pertanian lokal di daerah.

Upaya tersebut dinilai perlu berjalan seiring dengan kebijakan menekan impor pangan yang masih bisa diproduksi di dalam negeri, optimalisasi subsidi pupuk berbasis data kebutuhan petani, dan perlindungan distribusi hasil panen.

Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah tekanan risiko global dan iklim.