RRI.CO.ID, Surabaya - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur menilai pengurangan kemacetan di kota besar seperti Surabaya sangat dimungkinkan melalui penerapan skema pembatasan kendaraan, termasuk opsi ganjil genap, yang dibarengi transportasi publik terintegrasi dan teknologi transportasi cerdas. Langkah ini juga dinilai relevan dengan upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan krisis energi global akibat konflik Timur Tengah.

Dalam Dialog Aspirasi RRI Pro 1 Surabaya, Senin (6/4/2026), Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Jawa Timur Hary Soegiri mengatakan Surabaya dapat berkaca pada Jakarta yang dinilai berhasil menerapkan skema ganjil genap sebagai bagian dari pengendalian volume kendaraan di jam sibuk.

Evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan penerapan ganjil genap mampu meningkatkan kecepatan rata-rata lalu lintas pada jam sibuk hingga di atas 30 kilometer per jam, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum.

“Surabaya sangat mungkin menerapkan skema serupa, termasuk ganjil genap, tetapi harus disiapkan sistem yang baik. Jakarta memberi contoh bahwa pembatasan kendaraan akan efektif jika didukung angkutan umum yang kuat,” ujarnya.

Menurut Harry, akar persoalan kemacetan juga terletak pada mindset masyarakat yang masih memandang kendaraan bermotor sebagai simbol status sosial, bukan sekadar alat transportasi. Akibatnya, dalam satu keluarga kerap terdapat lebih dari satu kendaraan yang memperbesar beban lalu lintas dan polusi udara.

“Kendaraan bermotor seharusnya dipahami sebagai alat mobilitas, bukan ukuran status sosial. Ketika satu rumah memiliki banyak kendaraan, dampaknya langsung terasa pada kemacetan, kualitas udara, dan pemborosan BBM,” katanya.

Ia mengajak masyarakat mencontoh pola mobilitas negara maju seperti Jepang, Australia, dan Singapura, di mana penggunaan transportasi publik, sepeda, dan berjalan kaki menjadi bagian dari budaya harian. Menurutnya, pola ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga membantu efisiensi energi.

Sebagai pembanding, data BPS DKI Jakarta mencatat jumlah penumpang Transjakarta pada Januari 2025 mencapai 32,2 juta orang, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik ketika sistem dan layanannya berjalan baik.

Selain pembatasan kendaraan, Harry menilai Surabaya perlu memperkuat teknologi transportasi cerdas, mulai dari pengaturan lampu lalu lintas adaptif, CCTV real time, pusat kendali lalu lintas, hingga sistem informasi digital kedatangan angkutan umum.

“Teknologi transportasi cerdas penting sebagai penunjang, agar kebijakan seperti ganjil genap, angkutan umum, jalur sepeda, dan pedestrian bisa berjalan efektif serta memberi kepastian bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan, jika skema pembatasan kendaraan, perubahan mindset, infrastruktur transportasi publik, dan sistem cerdas berjalan bersama, Surabaya sangat berpeluang menekan kemacetan sekaligus mendukung agenda penghematan BBM nasional.