BPS Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Surabaya - Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh potret menyeluruh kondisi perekonomian nasional. Kegiatan ini menjadi pendataan komprehensif terhadap seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor ekonomi.

Kepala BPS, Herum Fajarwaty, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. “Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data dasar yang lengkap dan akurat mengenai struktur dan karakteristik usaha di Indonesia. Data ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya, dalam Sosialisasi dan Internalisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama Wartawan dan Tokoh Masyarakat, Senin, 6 April 2026.

Menurut Herum, pendataan akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk perusahaan besar, pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri melalui tautan daring pada 1–31 Mei 2026. Sementara itu, pendataan lapangan secara door to door oleh petugas sensus dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Ia menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha menjadi sasaran sensus, termasuk usaha perorangan seperti warung dan UMKM, hingga perusahaan berbadan hukum yang bergerak di sektor perdagangan, industri, jasa, dan sektor lainnya. “Kami ingin memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat, karena setiap unit usaha memiliki kontribusi terhadap perekonomian,” katanya.

Herum mengakui, pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses wilayah tertentu, mobilitas pelaku usaha yang tinggi, hingga tingkat pemahaman responden terhadap pentingnya sensus. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

“Kami berharap para pelaku usaha dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur serta lengkap. Data yang akurat hanya bisa diperoleh dengan dukungan penuh dari masyarakat,” tuturnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan statistik. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Contact Center SE2026 Jawa Timur melalui layanan “Hai SE” di nomor 0820-8208-2082.

"Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap dapat menghadirkan data yang kredibel sebagai pijakan memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang." ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk memotret secara menyeluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian. Pada Sensus Ekonomi 2016 lalu, tercatat sekitar 4,6 juta usaha nonpertanian di Jawa Timur. Pada pelaksanaan tahun 2026 ini, jumlah tersebut diprediksi meningkat dan menembus angka 5 juta usaha.

Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwaty, menjelaskan bahwa SE2026 akan menjadi potret mutakhir kondisi perekonomian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. “Dari sensus ini, kita bisa melihat keunggulan sektor di masing-masing wilayah, bagaimana karakteristik usahanya berdasarkan skala, mana yang usaha besar, menengah, kecil, hingga mikro. Termasuk juga perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat,” ujarnya.

Menurut Herum, tantangan sensus kali ini tidak hanya soal kondisi geografis wilayah Jawa Timur yang beragam, tetapi juga perubahan pola kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi digital membuat banyak aktivitas usaha tidak lagi terlihat secara fisik.

“Sekarang banyak kegiatan ekonomi yang sifatnya online. Dari luar rumah tidak terlihat ada kegiatan usaha, padahal ada aktivitas ekonomi di dalamnya. Karena itu, pendataan harus dilakukan secara door to door agar kegiatan ekonomi yang tidak kasat mata ini tetap bisa terdata,” katanya.

Selain ekonomi digital, SE2026 juga akan mulai menangkap data terkait ekonomi lingkungan, yang semakin relevan di tengah isu keberlanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Herum menegaskan bahwa kualitas data menjadi tanggung jawab bersama. BPS sebagai penyelenggara akan memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar, namun akurasi sangat bergantung pada kejujuran responden.

“Kualitas data sangat ditentukan oleh jawaban responden. Karena itu, kami berharap dukungan tokoh masyarakat dan rekan-rekan media untuk mendorong masyarakat memberikan data yang benar dan jujur,” ucapnya.

Ia menambahkan, cakupan SE2026 meliputi seluruh sektor ekonomi nonpertanian. Data yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga sangat rinci.

“Kalau kita ibaratkan, sensus ini bisa di-zoom. Dari gambaran besar struktur ekonomi, bisa di-zoom lagi ke sektor tertentu, bahkan sampai detail mikro. Misalnya di sektor industri, berapa tenaga kerja yang terserap, bahan baku apa yang digunakan, dan sebagainya. Data ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan,” ujarnya.

Sebagai kegiatan nasional, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan data yang akurat dan mutakhir, arah kebijakan ekonomi Jawa Timur ke depan diharapkan semakin terukur dan responsif terhadap dinamika zaman.