RRI.CO.ID, Surabaya - Data capaian setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya dinyatakan masih di jalur yang tepat. Namun, data kinerja disebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil lapangan.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i menilai perbedaan data berpotensi menyesatkan kebijakan. Ia menyebut data keliru dapat mengarah pada keputusan publik yang salah sasaran.

"Kalau data yang disampaikan berbeda dengan kenyataan di lapangan, wajar publik sulit percaya. Padahal data itu sumber utama kebijakan. Kalau sumbernya keliru, kebijakannya juga berisiko keliru," katanya dalam Forum Wartawan Surabaya, Kamis, 5 Februari 2026.

Politisi NasDem itu menyoroti warga yang memilih mengadu ke figur di luar mekanisme resmi. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi alarm serius bagi Pemkot dan DPRD.

"Seharusnya warga datang ke Pemkot atau DPRD. Kalau sedikit-sedikit larinya ke Cak Ji, berarti ada masalah sistem," lanjutnya.

Imam juga menilai transparansi indikator kinerja utama masih tergolong lemah. Ia menyoroti absennya Indeks Pembangunan Manusia dalam paparan resmi.

"IPM itu indikator pokok dan harus disampaikan terbuka. Kalau tidak ditulis, publik patut bertanya,” katanya.

Ia mengkritik pola komunikasi yang dinilai selektif dalam menyampaikan capaian. Keberhasilan dirilis besar, namun penurunan indeks justru minim publikasi.

“Keberhasilan diumumkan besar-besaran, tapi ketika indeks turun tidak ada rilis. Ini pola pencitraan, bukan transparansi,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, Imam menyoroti kekurangan sekitar 1.800 guru, terutama guru BK. Ia juga menemukan anak keluarga miskin berhenti TK karena tunggakan iuran bulanan.

"Bullying nyata dan sering terjadi di keluarga miskin. Guru BK kebutuhan khusus, tidak bisa diganti program umum," tambahnya.

Pada sektor sosial, ia mengkritik klaim penurunan kemiskinan yang belum tentu meningkatkan kesejahteraan.Menurutnya, bisa saja datanya berubah, bukan kondisi warganya.

"Bisa jadi bukan orangnya yang sejahtera, tapi datanya yang dicoret. Ini harus jujur dibuka,” katanya.

Imam menegaskan kesalahan pendataan berdampak sistemik lintas kementerian. Ia mendesak Pemkot menyampaikan capaian dan kekurangan secara terbuka.

"Kota ini memang bagus, tapi bukan tanpa masalah. Menutup data justru menjauhkan kita dari solusi," tegasnya.