Kinerja Pelaksanaan Anggaran di KPPN Surabaya II Menunjukkan Tren Positif
- 08 Sep 2026 14:28 WIB
- Surabaya
Poin Utama
- KPPN Surabaya II mendorong koordinasi dengan eselon I, pemantauan blokir anggaran, optimalisasi pengadaan, dan monitoring berkala Rencana Penarikan Dana untuk menekan deviasi.
- Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah mencapai 181,92 persen dari target Triwulan III dan 89,91 persen Satker telah aktif, didorong belanja perjalanan dinas dan operasional.
- Masih terdapat 18 Satker mengalami selisih rekonsiliasi dan 12 Satker belum mencapai target output 100 persen, termasuk BEKANGDAM V/BRW dan Pengadilan Negeri Surabaya.
RRI.CO.ID, Surabaya - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Surabaya II mencatat kinerja pelaksanaan anggaran yang membaik hingga 31 Agustus 2026. Hal itu disampaikan Kepala KPPN Surabaya II Hari Winarno, dalam kegiatan Akselerasi Pelaksanaan Anggaran 2026, Senin, 8 September 2026.
Dari monitoring, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) lingkup KPPN Surabaya II bervariasi. Mahkamah Agung tertinggi dengan pagu Rp439,41 miliar realisasi Rp343,01 miliar atau 78,08%, disusul Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) 75,73% dan Kepolisian Negara RI Rp1,46 triliun dengan realisasi 74,39%.
"Sementara Kementerian Pertanian masih 29,09% dan beberapa satuan kerja (Satker) besar masih di bawah target Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Triwulan (TW) III," ujarnya.
Hari menjelaskan kendala penyerapan masih klasik. Mulai dari penyesuaian kebijakan dan revisi anggaran di awal tahun, keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan dan petunjuk teknis (juknis), pemblokiran belanja modal non-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga keterlambatan pengadaan dan kontraktual.
Untuk percepatan, KPPN mendorong empat langkah. Yaitu meningkatkan koordinasi dengan eselon I, memantau perkembangan blokir, mengoptimalkan proses pengadaan terutama Satker yang mendapat penambahan pagu, serta monitoring berkala RPD agar deviasi bisa ditekan.
Sorotan tajam ada di belanja modal dimana total pagu Rp493,32 miliar, yang baru terkontrak Rp294,49 miliar atau 59,69%. Realisasi kontrak baru Rp166,78 miliar. Sisa Rp198,82 miliar belum terkontrak karena kebijakan efisiensi dan pekerjaan fisik yang belum selesai serta Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terlambat.
Di sisi digitalisasi, kinerja Kartu Kredit Pemerintah (KKP) justru melampaui target. Dari total Uang Persediaan (UP) KKP Rp3,15 miliar untuk 109 Satker, 98 Satker atau 89,91% telah aktif.
Target Triwulan III Rp3,41 miliar, realisasi mencapai Rp6,20 miliar atau capaian 181,92% per 1 September 2026 pukul 08.40 WIB dari data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU)-KKP pada Aplikasi MyInTress (Management Information System & Technology - Realtime & Electronic Support). Pendorong utamanya adalah perjalanan dinas dan operasional kantor.
Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) juga menunjukkan tren positif. Total upload SPM Januari-Agustus 2026 sebanyak 39.095 SPM, rata-rata 4.886 SPM per bulan dan 253 SPM per hari.
" Tingkat penolakan turun signifikan dari 10,18% di Januari menjadi 4,44% di Agustus," katanya.
Pada evaluasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), beberapa indikator masih perlu perhatian. Yaitu Revisi DIPA lebih dari 2 kali dalam satu semester, Deviasi Halaman III DIPA karena akurasi perencanaan rendah, Penyerapan Anggaran di bawah target, dan Penyelesaian Tagihan kontraktual yang melebihi 17 hari kerja setelah BAST.
Monitoring Capaian Output (Caput) per 7 September 2026 pukul 15.30 WIB mencatat masih ada 12 Satker yang belum 100%. Di antaranya Bekingan Angkutan Komando Daerah Militer (BEKANGDAM) V/BRW, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pengadilan Negeri Surabaya, hingga Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya dengan catatan Persentase Capaian Rincian Output (PCRO), Kegiatan Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) tidak mencapai target.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) hingga Agustus 2026 menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi penyaluran maupun jumlah debitur dibandingkan tahun sebelumnya. Kepatuhan rekonsiliasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) - Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada MyInTress periode Agustus mencapai 85,6% selesai atau 107 Satker dengan status sudah sama.
Masih selisih rekon 18 Satker atau 14,4% karena belum upload PNBP dan koreksi SP2D. To Do List selesai 69 Satker (55,2%) dan belum selesai 56 Satker (44,8%) karena modul Geber Layanan Prima (GLP) persediaan dan aset belum di-approve.
Per Bagian Anggaran, Kementerian Agama (BA 025) memimpin dengan 100% dari 18 Satker menyelesaikan rekonsiliasi tanpa selisih. Kepolisian RI (BA 060) dengan 29 Satker memiliki penyelesaian tertinggi namun juga To Do List belum tuntas terbanyak 16 Satker. Kementerian Pertahanan dan Perhubungan masih ada 4 dan 3 Satker yang mengalami selisih.
Ia berharap seluruh Satker mitra KPPN Surabaya II dapat menjaga ritme penyerapan di Triwulan III dan IV, meningkatkan akurasi perencanaan, serta memanfaatkan KKP dan mengurangi penolakan SPM agar kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....