Gejolak Nilai Tukar Rupiah Tidak Sepenuhnya Salah Pemerintah
- 29 Mei 2026 00:38 WIB
- Surabaya
RRI.CO.ID, Surabaya - Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Wahyu Krisnanto menyoroti gejolak nilai tukar rupiah. Menurutnya gejolak nilai tukar rupiah tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah saat ini.
"Permasalahan ekonomi dipengaruhi faktor internal juga faktor eksternal global," ujarnya melalui rilis Rabu, 27 Mei 2026. Dia menjelaskan masyarakat Indonesia tetap terdampak oleh dolar karena banyak kebutuhan pokok bergantung pada impor.
"Seperti kedelai untuk tahu dan tempe, serta BBM," kata Wahyu.
Namun, dia menegaskan masyarakat memiliki hak politik untuk mengevaluasi dan menentukan pilihan pada Pemilu berikutnya. "Apabila merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah," ucap Wahyu.
Ia menambahkan setiap program pembangunan seharusnya memiliki standar mutu dan SOP yang jelas sebelum dijalankan. "Contohnya program MBG yang pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk mengurangi 'stunting'," tutur Wahyu.
Namun pelaksanaannya dianggap belum terarah karena tidak fokus pada wilayah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Presiden Prabowo Subianto pernah berkata warga desa tidak pakai dolar.
Menurutnya, pernyataan itu benar secara harfiah, namun ketika rupiah melemah, harga bahan pokok naik, rakyat desa yang menanggung bebannya. Salah satu solusinya pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai proyek dan program nasional yang sedang dijalankan.
Khususnya program yang membutuhkan anggaran besar, namun dinilai belum memiliki dampak langsung dan merata bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....