RRI.CO.ID, Surabaya — Upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif di Jawa Timur terus diperkuat melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG). Strategi ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, secara setara.

Dalam dialog Momins (Momen Inspirasi) Pro 1 RRI Surabaya, selasa, 14 April 2026, Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Jawa Timur, Dr. Tri Soesantari, menjelaskan bahwa PUG bukan sekadar konsep, melainkan strategi sistematis yang harus diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan.

“Pengarusutamaan gender adalah pendekatan yang memastikan perspektif gender, mulai dari kebutuhan, pengalaman, hingga aspirasi laki-laki dan perempuan, masuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Tri Soesantari, selama ini masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Karena sampai saat ini, kesenjangan masih terlihat dalam aspek akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, hingga manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan. Kondisi ini, jika tidak ditangani secara serius, dapat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

“Tujuan utama PUG adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi, serta menikmati hasil pembangunan. Ini bukan soal siapa yang lebih diutamakan, tetapi bagaimana memastikan keadilan bagi semua. Untuk itu, PUG hadir sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa penerapan PUG juga berdampak pada kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang responsif gender cenderung lebih efektif karena disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang beragam. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan inklusivitas dan keadilan sosial.

“Kolaborasi menjadi kunci utama. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor lainnya agar implementasinya berjalan optimal. Dengan memasukkan perspektif gender dalam setiap kebijakan, diharapkan tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan atau mengalami diskriminasi,” tegasnya.

Tri Soesantari optimistis bahwa dengan komitmen bersama, PUG dapat menjadi fondasi kuat dalam pembangunan di Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang sukses bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana keadilan dan kesetaraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang memberikan ruang bagi semua pihak untuk tumbuh dan berkembang secara adil. Di sinilah peran PUG menjadi sangat penting,” jelasnya.

Pengarusutamaan gender dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan pemahaman yang semakin luas. Sehingga diharapkan pula muncul dukungan yang lebih kuat terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam implementasinya, PUG memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan strategi ini. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. Masih adanya stereotip dan bias gender di tengah masyarakat menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi melalui sosialisasi yang berkelanjutan.