RRI.CO.ID, Sumenep – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai tidak hanya berdampak pada birokrasi, tetapi juga memengaruhi hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Kondisi tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar.

Menurut Hairul, keterbatasan kewenangan pejabat yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt) sering kali menjadi kendala dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah.

"Saat rapat dengan mitra kerja, kami sering berhadapan dengan Plt. Mereka tidak bisa mengambil keputusan strategis karena kewenangannya terbatas," ujarnya, Senin 27 Juli 2026.

Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan berbagai program pembangunan. Namun, ketika keputusan harus menunggu pejabat definitif, proses tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat menjadi lebih lambat.

"Kami membawa usulan dari masyarakat. Ketika harus menunggu keputusan pejabat definitif, tentu prosesnya menjadi lebih lama. Hal ini juga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Hairul mengungkapkan, DPRD sebelumnya juga telah mendorong pemerintah daerah agar segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Menurutnya, langkah tersebut penting agar koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan lebih efektif.

Ia berharap pengisian jabatan dilakukan secepat mungkin dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi, sehingga pejabat yang ditunjuk benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

"Dengan pejabat yang kompeten, proses pengambilan kebijakan akan lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik," ucapnya.