RRI.CO.ID, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya ke wilayah kepulauan, guna mencegah terulangnya kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa daerah pada awal tahun 2026.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan pengawasan distribusi menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal pasokan energi.

Menurutnya, koordinasi dengan PT Pertamina terus dilakukan, tidak hanya untuk memastikan ketersediaan kuota BBM, tetapi juga menjamin distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat.

“Selain memastikan stok tetap tersedia, kami juga fokus pada pengawasan distribusi agar pasokan BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah kepulauan,” ujarnya, Rabu 10 Juni 2026.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang sempat muncul beberapa waktu lalu, ketika pasokan Pertalite di Kepulauan Sapeken mengalami gangguan dan berdampak pada aktivitas warga.

Dadang menjelaskan, pemerintah daerah telah meminta camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) untuk terlibat aktif dalam mengawasi proses distribusi BBM sejak pengiriman dari kapal tanker hingga tiba di stasiun pengisian bahan bakar.

“Pengawasan harus dilakukan secara berjenjang agar distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.

Pemkab Sumenep juga membuka kemungkinan pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan distribusi BBM apabila diperlukan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kontrol terhadap penyaluran BBM di daerah kepulauan yang memiliki akses transportasi lebih kompleks dibanding wilayah daratan.

Selain itu, pemerintah daerah berencana memberikan pendelegasian kewenangan kepada camat untuk ikut mengawasi distribusi BBM di wilayah masing-masing sehingga penanganan persoalan dapat dilakukan lebih cepat.

Dadang menegaskan, hingga saat ini tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan bahan bakar.

“Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan memastikan distribusi berjalan baik. Yang terpenting saat ini adalah pengawasan agar penyaluran BBM tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat secara merata,” ujarnya.

Dengan penguatan sistem pengawasan tersebut, Pemkab Sumenep berharap distribusi BBM ke wilayah daratan maupun kepulauan dapat berlangsung lebih efektif, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.