RRI.CO.ID, Sumenep - Sejumlah kader Partai NasDem di Kabupaten Sumenep menggelar aksi solidaritas dan menyampaikan pernyataan sikap di depan Kantor DPD NasDem setempat, Rabu 15 April 2026. Aksi ini merupakan respons terhadap laporan utama Majalah Tempo edisi 13–16 April 2026 yang dinilai merugikan partai.

Dengan mengenakan atribut kebesaran partai, para kader berkumpul di halaman kantor yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Nomor 301, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan. Mereka secara bergantian menyampaikan aspirasi terkait pemberitaan yang dianggap tidak berimbang serta mencoreng nama baik Ketua Umum Surya Paloh.

Perwakilan kader, Fathorrafik, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kebebasan pers. Namun demikian, ia menekankan pentingnya prinsip profesionalisme dan keberimbangan dalam setiap produk jurnalistik.

Menurutnya, tampilan sampul Majalah Tempo dengan judul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” dinilai sebagai bentuk penggiringan opini yang berdampak negatif terhadap citra partai.

“Kami berharap pihak Tempo dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pemberitaan yang kami nilai menyudutkan pimpinan partai,” ujarnya.

Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan internal partai. Para peserta tetap berada di lokasi hingga jajaran pengurus DPD NasDem Sumenep menemui mereka untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.

Ketua DPD NasDem Sumenep, Akis Jasuli, yang hadir di tengah massa menyampaikan apresiasi atas soliditas kader. Ia menilai aksi tersebut sebagai wujud kepedulian dan loyalitas terhadap partai.

Akis memastikan seluruh aspirasi kader akan diteruskan ke tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditindaklanjuti secara resmi.

“Kami menampung seluruh aspirasi yang berkembang hari ini. Ini menjadi bagian dari dinamika internal yang akan kami sampaikan ke jenjang organisasi yang lebih tinggi,” kata Akis.

Ia menambahkan, pemberitaan yang dimuat Majalah Tempo dinilai telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kader dan anggota Partai NasDem, sehingga mendorong munculnya tuntutan agar media tersebut menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada publik.