RRI.CO.ID, Sumenep - Kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran tiga kilogram atau LPG “melon” terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan energi rumah tangga, khususnya untuk memasak.

Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Kecamatan Gapura, Kecamatan Kota Sumenep, hingga daerah kepulauan seperti Kecamatan Arjasa.

Salah seorang pedagang di Kecamatan Gapura, Sugiyanto, mengaku kesulitan mendapatkan pasokan LPG dalam beberapa hari terakhir. Ia bahkan mendatangi pangkalan terdekat, namun tidak berhasil memperoleh gas bersubsidi tersebut.

“Beberapa hari ini sulit sekali mendapatkan LPG. Di toko-toko kosong, bahkan di pangkalan juga tidak tersedia,” ujarnya, Selasa 14 April 2026.

Selain langka, harga LPG juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp19 ribu, kini mencapai Rp21 ribu per tabung.

Kondisi serupa juga dirasakan warga Kecamatan Kota Sumenep. Igor Raziqur Razak, warga Desa Parsanga, mengaku harus berkeliling ke sejumlah toko hingga akhirnya mendapatkan LPG di wilayah lain.

“Saya sudah mencari ke beberapa toko terdekat, tapi kosong semua. Akhirnya dapat di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan,” katanya.

Kelangkaan juga terjadi di wilayah kepulauan. Warga Desa Pajenangger, Kecamatan Kangayan, Ainul Yaqin menyebut harga LPG di daerahnya bahkan melonjak hingga Rp30 ribu per tabung akibat keterbatasan pasokan.

“Sekarang sangat sulit didapat, dan harganya juga jauh lebih mahal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, tidak ada pengurangan distribusi LPG tiga kilogram ke wilayah Sumenep.

Menurutnya, lonjakan permintaan saat momen Hari Raya Idulfitri diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan di tingkat masyarakat, meskipun stok secara umum dinyatakan aman.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pertamina serta agen untuk memastikan distribusi tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berhak,” katanya.

Pemerintah daerah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap agen dan subagen guna memastikan tidak terjadi penyimpangan distribusi.

“Jika ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan dan dapat ditindak oleh aparat penegak hukum,” ucapnya.