RRI.CO.ID, Sumenep - Di tengah gemerlap kemajuan kota-kota besar yang ditandai dengan listrik stabil dan internet cepat, Kepulauan Sapeken di ujung timur Madura masih bergulat dengan keterbatasan penerangan dan sinyal. Pulau Sapeken, yang merupakan bagian dari Kecamatan Sapeken di Kabupaten Sumenep, memiliki 9 desa utama yang berada di pulau induknya, serta beberapa desa lagi di pulau-pulau kecil sekitarnya yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan tersebut, seperti Sabutan, Paliat, Sapeken, Sasiil, Sepanjang, Tanjungkiok, Pegurungan Kecil, Pegurungan Besar, dan Sakala. Meski wilayahnya kaya akan sumber daya laut, infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi masih jauh dari memadai.

Mayoritas warga Sapeken menggantungkan hidup sebagai nelayan. Hasil tangkapan ikan sebagian dijual di pulau dan sebagian dikirim ke kota seperti Banyuwangi, Bali, dan Sumenep. Namun, keterbatasan listrik menghambat proses penyimpanan ikan karena kulkas tidak dapat beroperasi optimal. Akibatnya, banyak hasil laut terpaksa dikeringkan agar tidak basi, yang tentu memengaruhi nilai jual dan pendapatan nelayan.

Permasalahan listrik di Sapeken masih bersifat bergilir. Dalam satu hari, listrik hanya menyala sekitar 12 jam, lalu mati pada hari berikutnya, dengan pembagian wilayah yang tidak merata. Kondisi ini berdampak langsung pada pendidikan, ekonomi, dan kesehatan warga. “Di satu kampung listrik hidup, di kampung sebelah mati. Sistem giliran ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Moh. Jufri, Korbid Kaderisasi HIMPASS, pada selasa 10 februari 2026, saat ngobrol di Pro2 RRI Sumenep.

Akses internet juga menjadi tantangan besar. Banyak warga, terutama pelajar, harus berjalan hingga beberapa kilometer ke titik tertentu di pesisir hanya untuk mendapatkan sinyal. Dwi, salah satu warga Pagerungan, menuturkan bahwa di wilayahnya sebagian warga harus menempuh jarak hingga empat kilometer demi mengakses internet. “Kalau tidak ada motor, ya jalan kaki. Itu sudah biasa bagi kami,” katanya.

Dari sisi pendidikan, keterbatasan penerangan memaksa siswa belajar dengan lilin, lampu minyak, atau lampu aki ketika listrik padam. Meski demikian, semangat belajar anak-anak kepulauan patut diapresiasi. Sekolah tetap berjalan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan MA di Pagerungan. Namun, keterbatasan fasilitas jelas membatasi kesempatan mereka untuk bersaing dengan pelajar di perkotaan.

Di sektor kesehatan, beberapa fasilitas seperti puskesmas dan posyandu tetap beroperasi, tetapi sering kali bergantung pada genset berbahan solar saat listrik mati. Warga yang mampu terkadang membeli atau menyewa genset pribadi, tetapi tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi untuk itu. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan akses layanan dasar antara wilayah kepulauan dan daratan.

Menutup perbincangan, Jufri menekankan pentingnya keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan. “Indonesia adalah negara maritim, tetapi kepulauan sering kali terpinggirkan. Kami hanya meminta hak yang seharusnya kami dapatkan: listrik yang layak dan sinyal yang memadai,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih serius memperhatikan Sapeken agar teriakan meminta penerangan tidak lagi terdengar di tengah narasi kemajuan bangsa.

​