RRI.CO.ID, Sumenep – Ketua Srikandi Keris Sumenep, Raudlatun memberikan sorotan tajam terhadap kasus kekerasan anak yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta. Dalam program "Sumenep Menyapa" di RRI, Selasa 5 Mei 2026, ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan lembaga penitipan anak.

Menurut Raudlatun, banyak daycare yang mempromosikan layanan murah namun berkualitas, yang pada kenyataannya tidak sinkron dengan praktik di lapangan. Ia menekankan bahwa meskipun daycare sering kali dikelola sebagai lahan bisnis, proses rekrutmen pengasuh tidak boleh mengabaikan kompetensi dan aspek kasih sayang.

"Kesalahan sistemik ini melibatkan ketua yayasan, kepala sekolah, hingga pengasuhnya. Ketua yayasan seharusnya mengawasi bagaimana tindakan pengasuh terhadap balita yang seharusnya mendapatkan kasih sayang. Ini kesalahan sistemik yang harus diselesaikan secara tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti peran pemerintah dan lingkungan sekitar dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara berkewajiban hadir untuk memberikan perlindungan dan kontrol yang nyata terhadap hak-hak anak.

Raudlatun menyayangkan adanya lembaga penitipan anak yang beroperasi tanpa izin resmi, seperti kasus yang viral di Yogyakarta tersebut. Ia mendorong penguatan kontrol sosial mulai dari tingkat terbawah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di berbagai daerah di Indonesia.

"Pemerintah harus hadir sebagai kontrol, tidak hanya administrasi, bahkan daycare yang viral ini tidak ada izinnya. Paling tidak RT dan RW harus tahu daycare itu seperti apa, begitu juga kelurahan maupun desa yang menjadi alat kontrol agar kasus ini tidak terjadi kembali," katanya.