Gubernur Elkam Soroti Kendaraan di PBD yang Masih Beradministrasi Luar Daerah

RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya tetapi masih beradministrasi di luar daerah.

Hal itu menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Elisa menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 kepada DPRP PBD, Senin, 21 September 2026 di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong.

Menurut Elisa, hingga 30 Agustus 2026 realisasi PAD Papua Barat Daya telah mencapai 63,6 persen. Realisasi pajak daerah mencapai 70,5 persen.

Namun, capaian tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pemutakhiran basis data.

Elisa menilai keberadaan kendaraan yang beroperasi di Papua Barat Daya tetapi masih menggunakan administrasi daerah lain perlu menjadi perhatian dalam pengawasan penerimaan pajak.

Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan dan rekonsiliasi terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan potensi Pajak Air Permukaan.

Ia meminta OPD terkait melakukan langkah konkret agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

“Capaian ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data,” ujar Elisa.

Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah di tengah kebutuhan pembangunan Papua Barat Daya yang terus meningkat.