RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
Permintaan tersebut disampaikan Elisa dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong, Senin, 21 September 2026.
Elisa mengatakan kritik, koreksi, dan masukan dari DPRP menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan APBD semakin sehat dan berkualitas.
“Saya juga berharap pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya terus diperkuat. Kritik, koreksi dan masukan dari Dewan merupakan bagian penting untuk memastikan APBD kita semakin sehat, semakin berkualitas, dan semakin berpihak kepada kebutuhan masyarakat,” kata Elisa.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRP memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pembangunan Papua Barat Daya berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia mengajak DPRP menjaga hubungan kemitraan, keterbukaan, dan kebersamaan selama pembahasan Perubahan APBD 2026.
Elisa menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berlangsung efektif, konstruktif, dan tepat waktu sehingga segera ditetapkan serta dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....