DLH PBD Siapkan Rakor Kabupaten/Kota, Bahas Persoalan Sampah dari Hulu ke Hilir

RRI.CO.ID, Sorong - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Papua Barat Daya menyiapkan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk membahas persoalan pengelolaan dan pengurangan sampah dari hulu hingga hilir.

Kepala DLH Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu, S.T., M.Si., mengatakan rakor tersebut akan menjadi ruang bersama untuk melihat kebijakan, rencana, dan program pengelolaan sampah di masing-masing daerah.

Hal itu disampaikan Julian saat meninjau TPA Kota Sorong Papua Barat Daya, Rabu 16 September 2026. Menurutnya, peninjauan TPA Kota Sorong menjadi bagian dari upaya melihat langsung persoalan persampahan sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah kabupaten/kota.

“Kami akan mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk membicarakan terkait kebijakan, rencana, dan program terkait bagaimana penanganan dan pengurangan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik,” ujar Julian.

Ia mengatakan, dalam rakor tersebut akan dibahas kondisi TPA di masing-masing daerah, termasuk daerah yang sudah maupun belum memiliki TPA.

Selain penanganan sampah, DLH PBD juga akan mendorong pembahasan mengenai upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Beberapa hal yang akan dibahas di antaranya pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pemanfaatan maggot atau black soldier fly untuk mengurai sampah organik.

Julian juga menyoroti sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan dari aktivitas supermarket. Menurutnya, diperlukan kebijakan dan program di tingkat kabupaten/kota untuk meminimalkan timbulan sampah tersebut.

“Pengelolaan sampah itu dua: bagaimana cara penanganannya dan bagaimana cara pengurangannya, mulai dari hulu sampai ke hilir,” katanya.

Julian menambahkan, peningkatan jumlah penduduk turut memengaruhi volume sampah. Namun, perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Ia berharap rakor bersama kabupaten/kota nantinya dapat memetakan berbagai permasalahan dan kendala, sekaligus melihat kebijakan, rencana, serta program yang telah dimiliki masing-masing daerah dalam pengelolaan sampah.