Ketua Poksus DPRP PBD Dorong Database OAP untuk Perkuat Pelayanan Otsus

RRI.CO.ID, Sorong - Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya mendorong penyusunan database Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelayanan yang bersumber dari kebijakan Otonomi Khusus.

Ketua Poksus DPRP Papua Barat Daya, Franky Umpain, mengatakan database OAP dibutuhkan agar program pelayanan pemerintah dapat diberikan secara lebih terarah kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan Otsus.

Menurutnya, pemerintah bersama DPR saat ini terus mendorong penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang OAP. Setelah regulasi tersebut diterbitkan, diharapkan dapat dilanjutkan dengan penyusunan database OAP.

“Kita berharap setelah Perdasus ini diterbitkan, kemudian kita bisa bersama-sama membuat database tentang Orang Asli Papua agar konsentrasi pelayanan Orang Papua itu berbasis database,” kata Franky dalam Rapat Koordinasi Poksus DPRP PBD bersama OPD Pengelola Dana Otsus di Hotel Belagri Kota Sorong, Selasa, 15 September 2026.

Franky menilai pelayanan pemerintah kepada OAP selama ini telah berjalan, namun masih terdapat masyarakat yang mempertanyakan manfaat Otsus. Karena itu, diperlukan basis data yang jelas untuk memastikan sasaran pelayanan sekaligus memudahkan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Ia menjelaskan, persoalan OAP juga berkaitan dengan karakteristik adat dan budaya yang berbeda di setiap provinsi di Tanah Papua. Karena itu, pembahasan mengenai OAP perlu memperhatikan asal-usul dan tatanan adat budaya masing-masing daerah.

Franky mengatakan penyamaan persepsi diperlukan agar kebijakan mengenai OAP tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua serta aturan turunannya.

Rakor tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Wakil Ketua II DPRP PBD Fredrik Frans A. Marlisa, S.T., Wakil Ketua III DPRP PBD Maria Jitmau, S.Kom., anggota Poksus DPRP PBD, Forkopimda tingkat provinsi, dan kepala-kepala OPD.