Ketua Poksus DPRP PBD Soroti Kejelasan Penerima Manfaat Dana Otsus

RRI.CO.ID, Sorong - Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua Barat Daya, Franky Umpain, menyoroti pentingnya kejelasan penerima manfaat program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Franky dalam Rapat Koordinasi Poksus DPRP Papua Barat Daya bersama OPD Pengelola Dana Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, di Hotel Belagri Kota Sorong, Selasa, 15 September 2026.

Menurut Franky, rakor tersebut menjadi ruang bagi DPRP dan pemerintah daerah untuk mengetahui secara jelas program Otsus yang telah berjalan, termasuk siapa saja yang menjadi penerima manfaatnya.

“Otsus ini sudah jalan. Kita harus memastikan ketika Otsus ini sudah jalan, OPD pengelola Dana Otsus ini siapa saja penerima manfaatnya,” ujar Franky.

Ia mengatakan, kejelasan informasi tersebut penting karena Poksus DPRP memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat adat yang memberikan mandat kepada mereka untuk duduk di lembaga legislatif.

Franky juga menyebut Poksus memiliki agenda kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Karena itu, anggota DPRP perlu memahami program-program Otsus yang telah dilaksanakan pemerintah agar mampu memberikan penjelasan ketika masyarakat mempertanyakan manfaat Otsus.

“Kita berharap forum ini adalah forum di mana kita bisa saling memberikan informasi, dan tugas kita adalah bersama-sama mengawal amanah negara untuk orang Papua melalui Undang-Undang Otsus ini agar program itu sampai di masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, apabila masih ada masyarakat yang merasa belum merasakan manfaat Otsus, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk kemungkinan masih kurangnya sosialisasi mengenai program yang telah dijalankan pemerintah.

Rakor tersebut dibuka Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., bersama Wakil Ketua II DPRP PBD Fredrik Frans A. Marlisa, S.T., dan Wakil Ketua III DPRP PBD Maria Jitmau, S.Kom., serta dihadiri anggota Poksus DPRP PBD, Forkopimda tingkat provinsi, dan kepala-kepala OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.