Uang Darah dan Air Mata, Gubernur Elkam Minta Dana Otsus Harus Kembali ke Rakyat

RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu atau kerap disebut Elkam menyebut Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai uang darah dan air mata yang harus dikelola secara hati-hati dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat Papua.

Pernyataan itu disampaikan Elisa saat membuka Rapat Koordinasi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya bersama OPD pengelola Dana Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026, di Hotel Belagri Kota Sorong, Selasa 15 September 2026.

Rakor mengusung tema “Harmonisasi Kebijakan dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 Demi Kesejahteraan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya”.

Kegiatan tersebut dibuka bersama Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya Fredrik Frans A. Marlisa, S.T., dan Wakil Ketua III Maria Jitmau, S.Kom. Turut hadir anggota Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Forkopimda tingkat provinsi, serta jajaran Kepala OPD lingkungan Pemprov Papua Barat Daya .

Dalam arahannya, Elisa meminta seluruh peserta menjadikan rakor tersebut sebagai ruang diskusi untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat sinergi antara DPRP dan pemerintah daerah.

Ia menegaskan forum tersebut bukan tempat untuk saling menyalahkan maupun melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Otsus.

“Forum ini forum di mana kita menciptakan ruang diskusi, ruang dialog. Di sini bukan tempat untuk berdebat yang tidak ada ujungnya, siapa benar, siapa salah,” ujar Elisa.

Menurutnya, Papua Barat Daya sebagai provinsi baru membutuhkan kekompakan antara legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Elisa mengatakan pengelolaan Dana Otsus saat ini telah memiliki berbagai regulasi dan ketentuan mandatory yang harus menjadi rujukan pemerintah daerah.

Karena itu, ia meminta OPD pengelola Dana Otsus membuka data dan menyampaikan pelaksanaan anggaran secara terbuka dalam forum tersebut, termasuk pelaksanaan tahun sebelumnya.

Elisa juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dipengaruhi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menentukan prioritas secara lebih cermat dalam penggunaan anggaran.

Ia menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Papua, yakni kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Untuk kesehatan, Elisa meminta perhatian diberikan sejak masa kehamilan hingga pemenuhan gizi anak. Sementara penguatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui sektor pertanian, perikanan dan UMKM.

“Kalau kita mau generasi Papua yang lebih hebat ke depan, maka fokus kita hari ini adalah urus ibu hamil. Perempuan-perempuan Papua yang hamil itu kita harus urus, kasih makan mereka. Bayi-bayi harus kita kasih makan dengan baik,” katanya.

Elisa menilai pemenuhan gizi dan kesehatan sejak dini akan berpengaruh terhadap kualitas generasi Papua ke depan.

Ia kemudian mengingatkan seluruh aparatur pemerintah dan anggota DPRP agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, Dana Otsus memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat Papua sehingga tidak boleh digunakan secara sembarangan.

“Kamu ingat uang ini, saya kasih stressing ya. Uang ini uang darah. Uang air mata. Kamu boleh pakai uang-uang yang sumber lain. Yang uang yang satu ini jangan kamu pakai sembarang,” tegasnya.

Elisa meminta setiap program yang menggunakan Dana Otsus dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan. Ia mencontohkan kegiatan pelatihan yang direncanakan tiga hari harus dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

“Kalau ada, ya untuk rakyat, kamu kembalikan baik ke rakyat,” ujarnya.

Elisa berharap melalui rakor tersebut terbangun kesamaan pemahaman antara DPRP dan pemerintah daerah sehingga pengelolaan Dana Otsus di Papua Barat Daya semakin tertib, transparan dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.