ADINKES Dorong Pemda Perkuat Anggaran dan Kolaborasi Eliminasi ATM

RRI.CO.ID, Sorong - Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) mendorong pemerintah daerah di Papua Barat Daya memperkuat komitmen dalam penanggulangan dan eliminasi AIDS, tuberkulosis (TB), serta malaria melalui penguatan anggaran, regulasi, dan kerja sama lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Penyusunan Pengembangan Dokumen Perencanaan Terkait Pencegahan dan Pengendalian AIDS, TBC, Malaria (PP ATM) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong, Kamis 10 September 2026.

Perwakilan ADINKES Sawijan Gunadi mengatakan perhatian kepala daerah terhadap program eliminasi AIDS, TB, dan malaria perlu diwujudkan secara konkret melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, dukungan tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk komitmen, tetapi harus terlihat dalam dokumen seperti RPJMD, Renstra perangkat daerah, RKPD, hingga rencana kerja masing-masing OPD.

“Pesannya adalah tolong beri perhatian lebih dari biasanya. Dulu sudah ada, tetapi kecil. Sekarang diminta lebih,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program kesehatan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Penanggulangan AIDS, TB, dan malaria membutuhkan keterlibatan berbagai OPD karena persoalan kesehatan berkaitan dengan banyak aspek pembangunan.

Karena itu, koordinasi lintas OPD perlu diperkuat dan Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki peran penting untuk memastikan setiap perangkat daerah bergerak dalam satu arah sesuai visi dan misi kepala daerah.

“Tidak ada orang sendiri-sendiri. Kepala daerahnya satu, visi misinya satu, tetapi untuk mengerjakannya harus ada OPD-OPD,” katanya.

Selain pemerintah daerah, ADINKES juga mendorong keterlibatan sektor nonpemerintah, termasuk dunia usaha melalui program CSR, Baznas, lembaga filantropi, pemerintah kampung, serta berbagai unsur masyarakat.

Setiap pihak, kata dia, dapat berkontribusi sesuai kewenangannya. Pemerintah kampung misalnya, dapat mendukung kegiatan yang menjadi kewenangan kampung tanpa mengambil alih tugas yang memang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk semakin kuat berkolaborasi.

“Efisiensi justru karena efisiensi harus rukunan. Uangnya sedikit, harus cerdas dengan kerukunan,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, ADINKES juga menyoroti pentingnya penguatan upaya eliminasi malaria di Papua Barat Daya. Menurut Sawijan, daerah yang telah berhasil menekan malaria tetap harus menjaga status tersebut karena penyakit itu dapat kembali muncul apabila pengawasan dan pencegahan dihentikan.

Ia mencontohkan, terdapat daerah yang telah mencapai eliminasi malaria, tetapi pemerintah kampung tetap mengalokasikan anggaran untuk mendukung kader kesehatan.

Keberadaan kader dinilai penting untuk melakukan pemantauan dan mengingatkan masyarakat, termasuk ketika terdapat warga yang bepergian atau datang dari wilayah yang masih memiliki kasus malaria.

“Malaria itu bisa datang lagi sepanjang sebelahnya, sebelahnya, sebelahnya masih ada,” katanya.

Karena itu, keberhasilan eliminasi di satu wilayah tidak dapat dilepaskan dari kondisi daerah di sekitarnya. Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tingkat kampung hingga provinsi.

Ia juga menilai masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempertahankan status eliminasi malaria agar tidak menganggap keberadaan kader kesehatan sudah tidak diperlukan hanya karena kasus malaria telah menurun.

ADINKES berencana melakukan pemetaan terhadap sejauh mana perhatian pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terhadap program AIDS, TB, dan malaria.

Evaluasi tersebut dijadwalkan menjadi salah satu agenda pada November 2026. Penilaian akan melihat tidak hanya pernyataan dukungan pemerintah daerah, tetapi juga bukti konkret berupa regulasi, dokumen perencanaan, dan penganggaran.

“Orang bilang ada perhatian, tetapi dokumennya harus ada. Dokumennya harus dilaporkan, karena Global Fund akan melihat itu. Kalau tidak ada laporannya, tidak ada dokumennya, berarti tidak bisa dibuktikan,” jelasnya.

Menurut Sawijan, dokumentasi menjadi penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar memiliki komitmen terhadap keberlanjutan program, terlebih ketika dukungan pendanaan eksternal mengalami perubahan.

ADINKES juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya untuk saling belajar dan berbagi praktik baik. Perbedaan kondisi antarwilayah seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun kerja sama.

Pendampingan, kata dia, tidak harus selalu dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Dengan keterbatasan anggaran, koordinasi dapat dilakukan melalui telepon, Zoom, grup WhatsApp, maupun webinar.

“Semangatnya membantu. Bisa lewat telepon, bisa Zoom,” ujarnya.

Ia berharap penguatan koordinasi tersebut dapat membantu Papua Barat Daya meningkatkan capaian program kesehatan sekaligus memastikan upaya eliminasi AIDS, TB, dan malaria tetap berkelanjutan.