DPD RI Dorong Papua Barat Daya Jadi Pilot Project Percepatan Pembangunan

RRI.CO.ID, Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Paul Vincent Mayor, mendorong Papua Barat Daya menjadi pilot project percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Komite Eksekutif Papua, dan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Paul Vincent Mayor saat kegiatan Stakeholder and Town Hall rangkaian, Pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Daya, yang dihadiri bupati wali kota se-Provinsi Papua Barat Daya, dan Komite Eksekutif Papua di kota Sorong, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, percepatan pembangunan di enam provinsi di Tanah Papua tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga diperlukan daerah percontohan sebagai langkah awal. Papua Barat Daya dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pilot project tersebut.

"Kalau kita mengurus enam provinsi sekaligus tentu tidak mungkin. Karena itu Papua Barat Daya kita dorong menjadi pilot project agar program-program percepatan pembangunan bisa segera berjalan," ujarnya.

Paul menjelaskan, Komite Eksekutif Papua dibentuk sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Tanah Papua.

Melalui lembaga tersebut, berbagai aspirasi dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan dikolaborasikan bersama DPD RI sebelum disampaikan langsung kepada Presiden dan kementerian terkait.

Ia menilai komunikasi, konsultasi, sinkronisasi, dan kolaborasi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat terealisasi lebih cepat.

"Kami ingin menjadi jembatan antara daerah dengan pemerintah pusat. Program-program yang tidak mampu dibiayai APBD bisa langsung kami komunikasikan dengan kementerian dan Presiden," katanya.

Paul juga mengusulkan adanya pertemuan rutin antara Komite Eksekutif Papua, para kepala daerah, pimpinan DPRD, dan Presiden untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah.

Menurutnya, langkah tersebut akan mempercepat pengambilan keputusan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di Tanah Papua mendapat perhatian pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Paul turut menyoroti keterbatasan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah di Papua Barat Daya, seperti Kabupaten Raja Ampat dan Tambrauw. Ia menyebut berbagai kendala, termasuk luasnya kawasan hutan lindung, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.

Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah segera menyusun daftar persoalan dan kebutuhan prioritas agar dapat diperjuangkan melalui kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.

Selain itu, Paul mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk mengusulkan bantuan penanganan sampah bagi Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan proposal agar dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran.

"Ini yang sedang kita bangun, jembatan komunikasi langsung antara Jakarta dan Papua Barat Daya, sehingga persoalan di daerah bisa segera ditindaklanjuti pemerintah pusat," ujarnya.

Paul menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai dasar dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan di tingkat nasional.

"Komunikasi itu sangat penting. Banyak persoalan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, tetapi banyak juga masalah menjadi lebih buruk karena komunikasi yang tidak berjalan. Saya siap menjadi pendengar yang baik dan memperjuangkan kebutuhan Papua Barat Daya di tingkat pusat," pungkasnya.