Pelaku IKM di Raja Ampat Ikuti Sosialisasi Aplikasi SIINas

RRI.CO.ID, Raja Ampat - Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah (IKM) orang asli Papua atau OAP yang berada di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi terkait sistem informasi industri nasional atau SIINas. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya ini diadakan selama tiga hari 19-21 Agustus di Distrik Kota Waisai, Raja Ampat.

Plt Kepala Disperindag Papua Barat Daya, Sellvyana Sangkek menerangkan bahwa pelaku industri kecil dan menengah khususnya orang Asli Papua perlu memahami aplikasi SIINas sebagai sarana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. "Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag PBD ini menjadi bagian dari upaya menyosialiasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi SIINas," katanya.

Menurut Sellvyana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam SIINas maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program. Dengan memilki akun SIINas maka pelaku industri kecil dan menangan OAP juga bisa mengembangkan usaha dan memperluas pasar bahkan hingga menembus ekspor ke luar negeri.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Yoseph M Latuhaimallo, mewakili Bupati Raja Ampat, menyambut baik kegiatan Disperindag Provinsi Papua Barat Daya yang membantu memfasilitasi pendataan aplikasi SIINas bagi pelaku IKM orang Asli Papua di Raja Ampat. Pemkab berharap kegiatan serupa bisa dilakukan berkesinambungan di wilayah lain di luar Distrik Waisai Kota sehingga bisa mencakup lebih banyak pelaku industri kecil menengah di Raja Ampat.

Menurut Yoseph, Raja Ampat memiliki sektor unggulan untuk IKM beruapa perikanan, kopra, hingga virgin coconut oil atau (VCO) yang nantinya bisa didaftarkan dalam aplikasi SIINas sehingga bisa sinkron dengan program pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Melalui sosialisasi SIINas, Disperindag Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran.