Elisa Kambu: Perubahan APBD PBD Harus Lindungi Belanja yang Sentuh Masyarakat

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan arah belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., mengatakan prioritas belanja diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar.

Hal tersebut disampaikan Elisa saat menyerahkan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRP PBD di ruang rapat lantai II DPRP PBD, Rabu, 26 Agustus 2026.

Selain pelayanan dasar, pemerintah akan memperkuat potensi ekonomi lokal, khususnya sektor perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, UMKM, industri kecil dan menengah serta sektor produktif berbasis potensi dan kearifan lokal.

Elisa mengatakan percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi perhatian melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penguatan ekonomi perdesaan dan peningkatan akses pelayanan dasar bagi kelompok rentan serta masyarakat di wilayah terpencil.

Di bidang sumber daya manusia, anggaran diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Sementara belanja modal akan diprioritaskan pada infrastruktur yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan, kelanjutan kegiatan tahun jamak yang sedang berlangsung serta sarana-prasarana pendukung digitalisasi pelayanan publik.

“Perubahan ini juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan dasar, melindungi belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua,” ujar Elisa.

Pemerintah juga tetap memperhatikan ketahanan terhadap perubahan iklim, pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Elisa berharap pembahasan bersama DPRP PBD dapat menghasilkan struktur anggaran yang realistis, produktif dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya.