Bertemu Wamen LH, Kadis LH PBD Usul DAK untuk Pengelolaan Sampah

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) mendorong pemerintah pusat menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di daerah.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu saat mendampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono Senin, 24 Agustus 2026.

Julian Kelly Kambu, mengatakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat diperlukan karena pengelolaan sampah membutuhkan sarana dan prasarana serta sistem yang berjalan secara berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pengelolaan sampah. Sementara, kewenangan pengelolaan sampah secara langsung berada pada pemerintah kabupaten dan kota.

“Jadi kami juga mengusulkan agar Dana Alokasi Khusus pengelolaan sampah harus dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus. Itu untuk membiayai proses-proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,” ujar Julian.

Ia menjelaskan, sumber pendanaan melalui Otonomi Khusus (Otsus) telah memiliki pembagian peruntukan atau mandatory masing-masing, sehingga belum dapat secara optimal membiayai kebutuhan pengelolaan sampah.

Karena itu, Pemprov PBD meminta adanya dukungan khusus dari pemerintah pusat agar persoalan sampah dapat ditangani secara menyeluruh.

Selain pendanaan, dukungan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari pembahasan bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup.

Julian mengatakan, Wamen Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Papua Barat Daya.

“Bapak Wamen sudah menyampaikan akan membantu sarana prasarana. Mungkin truk sampah atau motor sampah, itu nanti kami tinggal follow up dengan Deputi atau Direktur yang menangani masalah pengelolaan sampah,” katanya.

Menurut Julian, bantuan tersebut nantinya perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kebutuhan masing-masing daerah.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem pembuangan akhir. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan dari sumber sampah hingga tahap akhir.

Hal tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pengelolaan sampah dilakukan dari hulu hingga hilir. Pemprov PBD juga tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sampah sebagai pedoman penanganan sampah di wilayah Papua Barat Daya.

“Roadmap pengelolaan sampah sedang kita siapkan. Semoga semuanya dapat berjalan,” ujarnya.

Julian mengatakan, Pemprov PBD akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya. Koordinasi juga akan melibatkan Badan Keuangan dan Bappeda untuk membahas pengelolaan sampah dari sisi kebijakan, perencanaan dan program.

Ia menilai koordinasi lintas pemerintah daerah penting karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis pengangkutan, tetapi juga membutuhkan dukungan anggaran dan perencanaan pembangunan.

“Jadi kita akan melihat pengelolaan sampah secara keseluruhan dari sisi kebijakan, rencana dan program dari masing-masing kabupaten dan kota,” katanya.

Julian berharap dukungan DAK dan sarana-prasarana dari pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah sekaligus mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Papua Barat Daya.