RRI.CO.ID, Sorong – PT Bank Pembangunan Daerah Papua kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Bank Papua menyerahkan enam unit kendaraan roda tiga (R3) serta 2.100 bibit pohon kepada Pemprov Papua Barat Daya yang diterima Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu di Hotel Vega, Kota Sorong, Jumat, 7 Agustus 2026.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Papua, Matheus A. Mual, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bank Papua terhadap upaya pelestarian lingkungan sekaligus tindak lanjut atas kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui DLH.

Menurutnya, dukungan Bank Papua terhadap lingkungan tidak berhenti pada penyerahan kendaraan operasional. Sebelumnya, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026, Bank Papua juga telah menyerahkan 2.100 bibit pohon mahoni dan ketapang kencana untuk mendukung gerakan penghijauan di Papua Barat Daya.

“Ini bukan langkah pertama. Tepat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami telah menyerahkan 2.100 bibit pohon mahoni dan ketapang kencana. Kami berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat terus memberikan manfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di Papua Barat Daya,” ujar Matheus.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengapresiasi komitmen Bank Papua yang dinilai konsisten mendukung program pelestarian lingkungan melalui CSR.

Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi perusahaan maupun perbankan lainnya untuk turut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan hidup.

“Terima kasih kepada Bank Papua. Semoga ini menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan lain. Jangan hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek ekologi. Sebaik apa pun ekonomi tumbuh, jika lingkungan rusak maka bencana yang akan datang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, enam unit kendaraan roda tiga tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok pengelola sampah di tiga daerah, yakni satu unit untuk Kabupaten Raja Ampat, dua unit untuk Kabupaten Sorong, dan tiga unit untuk Kota Sorong.

Kendaraan itu diharapkan dapat membantu proses pengumpulan, pemilahan, hingga pengangkutan sampah sehingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Kelly menambahkan, pengelolaan sampah kini menjadi salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Karena itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengalokasikan anggaran penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui APBD.

“Bantuan ini merupakan pelengkap. Pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota tetap harus menganggarkan kebutuhan sarana pengelolaan sampah. Bahkan, kinerja kepala daerah dalam pengelolaan sampah juga akan menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat,” ucap Kelly.