RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai mematangkan Dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, melalui kegiatan Konsultasi Publik yang dibuka oleh Asisten II Setda Papua Barat Daya, Victor Solossa di Hotel Aston Sorong, Rabu 5 Agustus 2026.

Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan sekaligus mendorong pemanfaatan potensi hayati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan penyusunan dokumen tersebut merupakan hasil rangkaian pembahasan sejak 2025 melalui sejumlah forum diskusi kelompok terarah (FGD).

Papua Barat Daya menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang dipilih pemerintah pusat sebagai proyek percontohan bersama Aceh, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Menurut Julian, dokumen profil keanekaragaman hayati akan memuat data potensi flora, fauna, dan ekosistem di seluruh wilayah Papua Barat Daya, sekaligus mengidentifikasi ancaman, tantangan, hingga langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan.

Ia mencontohkan kawasan karst di Kabupaten Maybrat yang dinilai memiliki kualitas terbaik dan telah dibuktikan melalui penelitian akademik. Selain itu, terdapat berbagai potensi hayati lain seperti ikan pelangi endemik yang kini menghadapi ancaman masuknya spesies ikan nonasli seperti nila dan mujair ke habitat alaminya.

“Dengan dokumen ini kita mengetahui potensi, ancaman, dan kebijakan apa yang harus dilakukan. Semua harus berbasis data dan kajian, bukan berdasarkan keinginan semata,” ujar Julian.

Ia menjelaskan, dokumen tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan demikian, pengelolaan keanekaragaman hayati dapat menjadi bagian dari arah pembangunan daerah sekaligus membuka peluang pembiayaan melalui Dana Otonomi Khusus maupun dukungan mitra pembangunan.

Julian menegaskan, kekayaan hayati Papua Barat Daya merupakan anugerah yang harus dijaga di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan pembangunan.

Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan lingkungan harus disusun berdasarkan hasil riset yang kuat agar mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Selain menjadi dasar kebijakan, hasil kajian tersebut juga akan diterbitkan dalam bentuk buku yang akan diperbanyak dan dibagikan ke sekolah-sekolah mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Buku itu diharapkan menjadi media edukasi bagi generasi muda agar mengenal potensi keanekaragaman hayati di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

“Kita ingin anak-anak tahu apa yang dimiliki Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong. Kekayaan ini harus dikenal, dijaga, dan bisa menjadi kebanggaan bersama,” katanya.

Menurutnya, potensi keanekaragaman hayati juga dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata sekaligus penggerak ekonomi lokal yang sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yakni membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Julian menambahkan, dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Papua Barat Daya dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026.

Kegiatan tersebut akan menghadirkan enam gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, para pakar, serta masyarakat adat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat memperkuat arah pembangunan Papua yang tetap menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.