RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan Portal Cenderawasih sebagai bank data pembangunan daerah yang terintegrasi. Melalui portal tersebut, masyarakat maupun pemangku kepentingan nantinya dapat mengakses berbagai data sektoral tanpa harus mendatangi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, usai membuka hari keempat Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026, Lanjutan Coaching Klinik Metadata dan Input Dataset pada Portal Cenderawasih Papua Barat Daya, Jumat (31/7/2026).

Menurut Suardi, lokakarya tersebut difokuskan untuk menyepakati jenis data yang akan dimasukkan ke dalam Portal Cenderawasih sehingga seluruh informasi pembangunan dapat tersaji dalam satu sistem yang terintegrasi.

“Hari ini ada kesepakatan mengenai data-data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Portal Cenderawasih. Penyusunannya juga berkoordinasi dengan BPS Papua Barat agar data yang tersedia memiliki standar yang sama,” katanya.

Ia menjelaskan, keberadaan portal tersebut akan mempermudah pencarian data oleh pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat. Selama ini, proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual dengan mendatangi OPD terkait.

“Kalau data sudah lengkap, kita tidak perlu lagi turun ke OPD-OPD. Cukup membuka Portal Cenderawasih, data yang dibutuhkan sudah tersedia,” ujarnya.

Suardi mengatakan, Portal Cenderawasih diharapkan menjadi pusat informasi pembangunan Papua Barat Daya yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis data, perencanaan pembangunan, hingga pelayanan publik yang lebih efektif.

Ia menambahkan, keberhasilan portal tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan setiap perangkat daerah. Karena itu, proses penyusunan metadata, validasi, dan pembaruan data menjadi bagian penting dalam lokakarya yang telah memasuki hari keempat tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap Portal Cenderawasih menjadi rujukan utama data pembangunan daerah sekaligus mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Papua Barat Daya